Khawatir Disadap Rusia, Ukraina Larang Pejabat Gunakan Telegram 

Rnbo menyatakan, larangan tersebut disepakati dalam sebuah pertemuan antara pejabat tinggi keamanan informasi Ukraina, militer, dan anggota parlemen.

Pihaknya mengatakan bahwa Kepala Intelijen Militer, Kyrylo Budanov, telah memberikan bukti yang dapat dipercaya mengenai kemampuan intelijen Rusia untuk mengakses korespondensi pribadi pengguna Telegram, termasuk pesan yang sudah dihapus.

“Saya selalu mendukung dan terus mendukung kebebasan berpendapat, namun persoalan Telegram bukanlah persoalan kebebasan berpendapat, ini persoalan keamanan nasional,” kata Budanov.

Secara terpisah, Andriy Kovalenko, kepala pusat penanggulangan disinformasi Rnbo, menjelaskan bahwa larangan tersebut hanya diterapkan pada perangkat resmi, bukan pada ponsel pribadi. Ia juga menambahkan bahwa pejabat pemerintah dan personel militer masih dapat menggunakan dan memperbarui halaman resmi Telegram mereka.

Setelah keputusan tersebut diumumkan, Telegram merilis pernyataan bahwa mereka tidak pernah membocorkan data atau isi pesan siapa pun.

"Telegram tidak pernah memberikan data pesan apa pun kepada negara mana pun, termasuk Rusia. Pesan yang dihapus akan dihapus selamanya dan secara teknis tidak mungkin dipulihkan," kata Telegram, dikutip dari BBC.

Pihaknya juga menyatakan bahwa setiap kasus yang dianggap sebagai pesan bocor telah terbukti merupakan akibat dari perangkat yang terkompromi, baik melalui penyitaan maupun malware.

Berbasis di Dubai, Telegram didirikan oleh Pavel Durov yang lahir di Rusia dan saudara laki-lakinya pada 2013. Setahun kemudian, Durov meninggalkan Rusia setelah menolak untuk memenuhi tuntutan pemerintah agar menutup komunitas oposisi di platform media sosialnya, VKontakte, yang telah ia jual.

Pria tersebut ditangkap saat mendarat di Prancis pada Agustus sebagai bagian dari penyelidikan kejahatan terkait pornografi anak, perdagangan narkoba, dan transaksi penipuan di Telegram.

Telegram digunakan secara luas di Ukraina dan Rusia, dan telah menjadi sumber informasi penting sejak invasi Moskow dimulai pada Februari 2022. Para pejabat keamanan Ukraina telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai penggunaan aplikasi ini selama perang.

Tahun lalu, sebuah survei dari USAID-Internews menemukan bahwa Telegram adalah media sosial utama di Ukraina untuk konsumsi berita, dengan 72 persen warga Ukraina menggunakannya.

Menurut database Telemetrio, sekitar 33 ribu saluran Telegram aktif di Ukraina.  
Presiden Volodymyr Zelenskyy secara rutin mempublikasikan informasi terkini mengenai perang dan melaporkan keputusan-keputusan penting di Telegram.