Jakarta, IDN Times - Jaksa Agung Kolombia, pada Kamis (5/9/2024), mengatakan telah membuka penyelidikan terkait pembelian dan penggunaan perangkat lunak mata-mata Pegasus buatan NSO, perusahaan Israel. Pembelian itu diduga dilakukan secara ilegal.
Keputusan ini diambil setelah Presiden Kolombia, Gustavo Petro, menyerukan penyelidikan pembelian perangkat itu dalam pidatonya yang disiarkan televisi kepada rakyat. Dia mengetahui pembelian melalui sebuah dokumen rahasia.
Spyware Pegasus telah menyerang ponsel berbagai orang di seluruh dunia, termasuk pembela hak asasi manusia. Perangkat itu dapat menguasai ponsel, yang memungkinkan peretas mengekstrak pesan, foto, dan email, merekam panggilan, dan mengaktifkan mikrofon dan kamera secara diam-diam.
Pegasus menjadi berita utama global ketika sekitar 50 ribu nomor telepon korban peretasan oleh pemerintah bocor ke sejumlah media besar pada 2021. Mereka yang diyakini menjadi sasaran adalah aktivis, jurnalis, dan politisi dari seluruh dunia.
"Penyelidikan ini bertujuan untuk memastikan, antara lain, apakah negosiasi antara Direktorat Intelijen Kepolisian Kolombia (DIPOL) dan NSO telah selesai dan, jika pembelian dilakukan, dari mana uangnya berasal dan apa saja yang terlibat dalam transfer uang tunai dari Kolombia ke Israel," kata Jaksa dalam pernyataannya, dikutip dari The Times of Israel.
Petro mengatakan, Direktorat Intelijen DIPOL telah melakukan dua pembayaran masing-masing sebesar 5,5 juta dolar AS (Rp84,8 miliar) kepada NSO. Namun, ia mempertanyakan bagaimana uang tunai itu bisa meninggalkan negara itu tanpa tercatat dalam anggaran.
"Itu pencucian aset yang dilakukan negara kita sendiri untuk mengganggu komunikasi siapa?" tanyanya, dikutip dari BBC.
Dia juga mengatakan mungkin termasuk orang yang dimata-matai menggunakan perangkat lunak tersebut. Pembelian ini telah dilaporkan oleh media Israel dan Kolombia, tapi tidak pernah diakui secara resmi oleh pemerintah sebelumnya.
Selain menyerukan investigasi atas pembelian tersebut dan untuk apa polisi menggunakan perangkat mata-mata itu, Petro juga mendesak agar kepala kepolisian Kolombia menyerahkan semua dokumen relevan terkait Pegasus.
Perangkat itu dibeli saat pemerintahan mantan Presiden Ivan Duque. Masa jabatan Duque ditandai dengan demonstrasi antipemerintah besar-besaran yang ditanggapi dengan tindakan keras polisi dan peningkatan kekerasan oleh kelompok bersenjata yang beroperasi di negara tersebut. Posisinya digantikan Petro pada 2022.
Ini bukan pertama kalinya pasukan keamanan Kolombia dituduh menyadap komunikasi secara ilegal.
Skandal penyadapan telah mengguncang negara itu berulang kali selama dua dekade terakhir, yang menyebabkan penutupan badan intelijennya, Departemen Layanan Administratif (DAS) pada 2011.