Jakarta, IDN Times - Presiden Kolombia Gustavo Petro, pada Kamis (23/2/2023), mengecam Presiden Nikaragua Daniel Ortega yang bertindak otoriter. Ia pun menyerukan agar komunitas internasional memberikan sanksi kepada Ortega.
Pekan lalu, Nikaragua di bawah rezim Ortega kembali membuat kontroversi setelah mendeportasi lebih dari 200 tahanan politik ke Amerika Serikat (AS). Tak hanya itu, Ortega juga mencabut kewarganegaraan Nikaragua lebih dari 90 mantan tahanan.
Dilansir Confidencial, Petro tidak menerima pengusiran tahanan politik di Nikaragua. Ia menganggap itu merupakan bentuk prosedur diktatorial, seperti saat negara Amerika Tengah itu dipimpin diktator militer.
"Kolombia menolak prosedur diktatorial yang mengembalikan ingatan kepada momen-momen terburuk ketika dipimpin Anastasio Somoza. Sandinista yang memimpin Nikaragua berupaya mewujudkan itu kembali," tutur Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Kolombia.
Kolombia juga mengungkapkan, pemaksaan dari Ortega justru melawan orang yang mempertahankan demokrasi, hak untuk mengkritisi, dan hak asasi manusia (HAM) secara universal.
"Autoritarianisme telah diterapkan di Nikaragua yang melanggar semua norma yang berlaku. Beberapa di antaranya dilakukan secara sengaja. Secara jelas beberapa dari itu melanggar hukum dari Pengadilan Kriminal Internasional," sambungnya.
Presiden Petro meminta masyarakat internasional agar menyerukan aksi melawan kepemimpinan Ortega. Ia pun menginginkan organisasi internasional mengunjungi tahanan politik yang masih ditawan di Nikaragua.
"Ortega mengusir penduduk dengan cara yang mengejutkan dan tidak manusiawi. Beberapa di antaranya dikenal luas oleh komunitas internasional atas perjuangannya selama ini. Ia menggunakan polisi untuk mengatasinya," sebut Petro, merujuk pada Uskup Rolando Alvarez yang dipenjara 26 tahun usai menolak pergi dari Nikaragua.
"Kolombia menyerukan kepada seluruh dunia bereaksi dalam kasus ini. Kami meminta kepada Presiden Komite Palang Merah Internasional, Mirjana Spoljaric, untuk meminta otorisasi kunjungan kepada tahanan politik yang masih berada di Nikaragua," tambah Petro.
Dia juga ingin berhubungan dengan tokoh politik yang mendapat perlakuan buruk di Nikaragua. Ia pun menawarkan kewarganegaraan Kolombia bagi para mantan tahanan politik tersebut, dilansir Havana Times.
Argentina, Chile, dan Kolombia pekan ini sudah menawarkan status kewarganegaraan kepada penulis dan mantan Wakil Presiden Nikaragua, Sergio Ramirez. Kedua negara itu juga bersedia memberikannya status itu kepada 94 oposisi yang dicabut warga negaranya oleh rezim Ortega.
Dilaporkan DW, Chile di bawah Gabriel Boric diketahui sebagai negara yang paling vokal menentang rezim Ortega-Murillo di Nikaragua. Pemerintah Chile juga mengungkapkan keinginginannya mempertahankan demokrasi dan hak asasi manusia.
"Sejarah di negara kami mengajarkan kami bahwa mempertahankan demokrasi, HAM, dan solidaritas antar-manusia ada di atas kepentingan politik, dan menjadi bagian dari standar kemanusiaan dalam hidup bermasyarakat," kata pemerintah Chile.