Kolombia: Polisi akan 'Dimodernisasi' Setelah Kritik Kekerasan

Dilansir France 24, Presiden Duque dalam pengumumannya menyampaikan bahwa dia memerintahkan pembuatan "dekrit yang akan memodernisasi struktur kepolisian nasional, terutama untuk memperkuat kebijakan ... tentang hak asasi manusia." Tanpa secara khusus memenuhi tuntutan pengunjuk rasa untuk "reformasi" polisi, dia menjanjikan "transformasi" polisi Kolumbia yang selama beberapa dekade telah berjuang melawan konflik bersenjata dan perjuangan keras melawan kartel narkoba.

Dalam pengumuman itu, Duque mengatakan akan membuat direktorat hak asasi manusia di kepilisian yang akan dipimpin oleh seorang ahli dari luar.

Dilansir Al Jazeera, Dalam mewujudkan janjinya, Duque akan membentuk undang-undang yang akan diusulkan pada hari pertama sesi legislatif berikutnya di bulan Juli, juga akan menciptakan sistem pengaduan baru dan memperluas standar disiplin untuk petugas, yang diawasi oleh pusat independen.

Selain itu pemerintah juga sedang menyusun undang-undang untuk menetapkan kriteria penggunaan kekuatan yang sah dan lainnya untuk mengatur penggunaan dan penjualan senjata yang tidak terlalu mematikan.

Dilansir BBC, unjuk rasa anti-pemerintah di Kolumbia dimulai pada 28 April yang dilakukan untuk menentang serangkaian reformasi pajak yang sekarang ditarik. Namun, protes itu telah meningkat menjadi gerakan anti-pemerintah yang luas, dengan ratusan ribu orang turun ke jalan, yang menuntut tindakan reformasi kesehatan dan pendidikan, di antara isu-isu lainnya.

Potes tersebut telah ditentang karena berlawanan dengan perintah pengadilan, yang memutuskan bahwa demonstrasi harus ditunda karena tingginya kasus virus corona di Kolombia. Akibatnya, kehadiran polisi dalam jumlah besar selama demonstrasi, dan pasukan keamanan terlibat bentrokan mematikan dengan pengunjuk rasa, yang sebagian besar kekerasan terjadi di kota Cali.

Dalam unjuk rasa yang berlangsung selama berminggu-minggu itu, pihak berwenang menyampaikan setidaknya ada 61 orang tewas dalam demonstrasi, yang kebanyakan warga sipil. Namun, LSM Human Rights Watch telah mengutip "laporan yang dapat dipercaya" yang menyebutkan ada 67 orang tewas.

Terkait kekerasan polisi selama protes para pengunjuk rasa ingin Duque mengecam penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi, tapi presiden sebelumnya telah meminta lawan politiknya untuk mengutuk lusinan penghalang jalan yang didirikan oleh pengunjuk rasa di seluruh negeri, yang ia tuduh telah menghambat ekonomi dan menyebabkan kematian dua bayi yang terperangkap dalam ambulans.

Dilansir Al Jazeera, pengumuman pemimpin Kolumbia tersebut bertepatan dengan kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (IACHR) ke Kolombia untuk menyelidiki kekerasan terkait protes. Komisi mengatakan bahwa mereka berencana mengadakan pertemuan langsung dan virtual dengan masyarakat sipil dalam beberapa hari mendatang.

Terkait kekerasan polisi di Cali, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet, pekan lalu menyuarakan peringatan atas kekerasan yang menewaskan lebih dari selusin orang akhir bulan lalu, dan menyerukan penyelidikan independen dan pertanggungjawaban atas kekerasan tersebut. 

“Sangat penting bahwa semua orang yang dilaporkan terlibat dalam menyebabkan cedera atau kematian, termasuk pejabat negara, tunduk pada penyelidikan yang cepat, efektif, independen, tidak memihak dan transparan dan bahwa mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban,” kata Bachelet mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Pekan lalu negosiasi antara pemerintah Duque dan komite pemogokan nasional yang memayungi pengunjuk rasa terhenti, tetapi diperkirakan akan dilanjutkan pada Minggu sore waktu setempat. Komite ini terdiri dari serikat pekerja, kelompok mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil lainnya.