Komentar Soal Uighur Jadi Kontroversi, Menlu AS Dukung Ozil

Dalam cuitannya, Pompeo menyinggung tentang pembatalan penayangan laga antara Arsenal melawan Manchester City pada akhir pekan kemarin tepat setelah Ozil mengunggah komentarnya di media sosial. Stasiun TV pemerintah, salah satunya CCTV 5, pilih menyiarkan pertandingan ulang rival Arsenal, Tottenham Hotspur, yang berhadapan dengan Wolverhampton Wanderers.

"Media propaganda Partai Komunis Tiongkok bisa menyensor @MesutOzil1088 dan pertandingan @Arsenal sepanjang musim, tapi kebenaran akan berjaya. CCP (Partai Komunis Tiongkok) tak bisa menyembunyikan pelanggaran HAM buruknya terhadap Uighur dan penganut keyakinan lain di dunia," cuitnya.

Memakai Bahasa Turki, Ozil berkomentar bahwa warga Uighur melawan pelaku persekusi yang mencoba memisahkan mereka dari agama mereka.

"Mereka membakar Quran. Mereka menutup masjid-masjid. Mereka melarang sekolah-sekolah. Mereka membunuh orang-orang suci. Mereka dipaksa masuk ke kamp-kamp dan keluarga mereka dipaksa tinggal bersama laki-laki Tiongkok. Para perempuan dipaksa menikahi laki-laki Tiongkok. (Di Tiongkok) Quran dibakar, masjid ditutup, sekolah-sekolah yang mengajarkan Islam, madrasah dilarang, ulama dibunuh satu per satu. Meski demikian, para Muslim tetap diam," katanya.

Arsenal buru-buru mengeluarkan pernyataan resmi di Weibe, sebuah media sosial populer di Tiongkok, untuk menjauhkan klub dari pandangan pribadi Ozil. Ini mengingat Tiongkok adalah salah satu pasar potensial bagi klub asal London, Inggris tersebut.

"Mengenai komentar-komentar yang dibuat oleh Mesut Ozil di media sosial, Arsenal perlu membuat pernyataan yang jelas. Konten yang diunggah adalah pendapat pribadi Ozil. Sebagai sebuah klub sepak bola, Arsenal selalu mematuhi prinsip untuk tak melibatkan diri dalam politik," tulis pernyataan itu.

Sementara itu, Yaya Toure, pesepak bola Pantai Gading yang pernah membela Manchester City beranggapan keputusan Ozil itu keliru. Toure, yang kini berkarier di Liga Super Tiongkok bersama Qingdao Huanghai, menilai seorang pesepak bola seharusnya tak pernah bicara tentang politik.

"Pesepak bola harusnya bermain bola saja dan para politisi mengurusi politik sebab Anda tak bisa terlibat dengan hal-hal seperti ini karena ini akan melahirkan banyak masalah dan banyak hal," tuturnya dalam wawancara dengan The Associated Press.

"Sebagai seorang Muslim, ini rumit dan inilah pilihannya. Dia sudah memberikan komentarnya, tapi saya pikir dia salah mengatakan itu," imbuhnya.

Pemerintah Tiongkok pun turut menanggapi komentar Ozil dengan menyebutnya benar-benar diperdaya oleh berita palsu dan pernyataan keliru tentang Uighur Muslim. Melalui Kementerian Luar Negeri, pemerintah mengundang Ozil ke Xinjiang.

"Kami juga menyambut Ozil untuk datang ke Xinjiang jika dia punya kesempatan, untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat, selama dia punya hati nurani, untuk bisa membedakan mana yang benar dan salah serta menjunjung prinsip-prinsip objektivitas dan keadilan, dia akan bisa melihat Xinjiang yang berbeda," kata pemerintah dalam pernyataan tertulis.

Sementara itu, sebuah dokumen yang merinci tentang perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap warga Muslim di Xinjiang bocor kepada International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada November lalu.

Dokumen sebanyak sembilan halaman tersebut ditandangani Deputi Sekretaris Partai Komunis di Xinjiang, Zhu Hailun, pada 2017. Zhu menginstruksikan kepada kepala kamp detensi di Xinjiang agar menjalankan fasilitas tersebut seperti penjara yang sarat dengan disiplin ketat, hukuman dan pelarangan untuk kabur.

Instruksi lainnya adalah agar pengelola fasilitas menjadikan Bahasa Mandarin sebagai prioritas bahan ajaran utama. Kemudian, seperti berbagai laporan selama ini, di dalam kamp-kamp detensi juga harus dipasang kamera-kamera pengintai di dalam asrama maupun ruang kelas. 

Menurut laporan PBB, ada hampir satu juta warga Muslim yang berada di kamp detensi di berbagai titik di Xinjiang. Sebanyak 22 negara anggota PBB pun sempat mengirimkan surat protes atas perlakuan pemerintah kepada mereka dan meminta adanya investigasi mandiri. Tidak ada Amerika Serikat di dalamnya.

Sebagai perlawanan, beberapa negara lainnya mendukung Tiongkok. Misalnya, Arab Saudi, Korea Utara dan Rusia. Mereka menilai Beijing sudah melakukan kebijakan yang benar terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang yang rentan terkespos ekstremisme dan radikalisme.