Jakarta, IDN Times - Komisi Eropa, pada Kamis (23/2/2023), mengumumkan larangan kepada karyawannya untuk memiliki aplikasi TikTok. Larangan diberlakukan dengan alasan melindungi data dan meningkatkan keamanan siber.
TikTok, media sosial yang dimiliki ByteDance perusahaan China, berada dalam pengawasan regulator Barat. Ada kekhawatiran bahwa TikTok mengambil data penggunanya dan menyerahkannya kepada pemerintah China.
Kepala industri Uni Eropa (UE), Thierry Breton, tidak mengatakan apakah Komisi tunduk pada insiden apa pun yang melibatkan TikTok.
Komisi mengatakan larangan itu akan berlaku untuk perangkat pribadi dan perangkat kantor.
"Untuk meningkatkan keamanan sibernya, Dewan Manajemen Korporat Komisi telah memutuskan untuk menangguhkan penggunaan aplikasi TikTok pada perangkat perusahaan dan perangkat pribadi yang terdaftar di layanan perangkat seluler Komisi," kata komisi, dilansir Reuters.
"Langkah ini bertujuan untuk melindungi Komisi dari ancaman dan tindakan keamanan siber yang dapat dimanfaatkan untuk serangan siber terhadap lingkungan korporat Komisi," tambahnya.
Komisi mengatakan, perkembangan keamanan di platform media sosial lainnya juga akan segera ditinjau.
Seorang juru bicara TikTok mengaku belum dihubungi langsung oleh komisi terkait larangan tersebut.
"Kami percaya penangguhan ini salah arah dan berdasarkan kesalahpahaman mendasar. Kami telah menghubungi komisi untuk meluruskan dan menjelaskan bagaimana kami melindungi data 125 juta orang di seluruh UE yang datang ke TikTok setiap bulannya," kata juru bicara itu.
Larangan itu akan berdampak pada 32 ribu staf komisi. Mereka memiliki waktu paling lambat pada 15 Maret untuk menghapus aplikasi tersebut. Staf yang melanggar tidak akan mendapat layanan, aplikasi korporat, seperti email komisi dan Skype for Business.
Melansir BBC, tahun lalu, TikTok mengakui bahwa beberapa karyawannya di China dapat mengakses data pengguna Eropa. Perusahaan induknya, ByteDance, menghadapi peningkatan pengawasan Barat dalam beberapa bulan terakhir karena kekhawatiran mengenai akses yang dimiliki Beijing terhadap data pengguna.
Bulan lalu, pemerintah Belanda dilaporkan menyarankan pejabat publik untuk menghapus TikTok dengan alasan keamanan.
Di Inggris, ketua Komite Pemilihan Urusan Luar Negeri, anggota parlemen Alicia Kearns, baru-baru ini menyerukan agar orang tidak menggunakan TikTok.
Larangan juga telah diberlakukan Amerika Serikat (AS) pada tahun lalu, yang melarang TikTok pada perangkat yang dikeluarkan pemerintah federal karena masalah keamanan nasional. AS khawatir pemerintah China dapat memanfaatkan TikTok untuk mengakses data pengguna AS.
Kepala eksekutif TikTok, Shou Zi Chew, berkunjung ke Brussel pada bulan lalu untuk berbicara dengan pejabat UE, yang memperingatkan TikTok untuk memastikan keamanan data pengguna Eropa. Menurutnya, masih ada jalan untuk mendapatkan kembali kepercayaan mereka.
Juri bicara UE mengungkap, dalam pertemuan Shou mengatakan bahwa perusahaan sedang mengerjakan sistem yang "kuat" untuk memproses data penggunan Eropa di Eropa.
TikTok juga telah berjanji untuk menyimpan data pengguna AS di AS untuk menghilangkan kekhawatiran Washington.