Komisi HAM Selandia Baru Investigasi Penyebab Krisis Hunian

04 Agu 2021, 14:33 WIB

Bendera Selandia Baru di Auckland. (instagram.com/bentraveller)

Wellington, IDN Times - Komisi HAM Selandia Baru tengah meluncurkan penyelidikan terkait tingginya angka tunawisma pada Senin (2/8/2021). Bahkan pihak komisi HAM menuding ini sebagai salah satu bentuk kegagalan besar dalam hak asasi manusia yang menimbulkan adanya krisis tempat tinggal.

Salah satu kemungkinan penyebab terjadinya krisis hunian di Selandia Baru ditengarai meningkatnya harga properti dalam satu tahun terakhir. Bahkan stimulus ekonomi yang diterapkan pemerintah dalam menanggulangi pandemik justru memperparah suplai hunian di negara itu.

1. Pemerintah dianggap gagal dalam mengatasi krisis hunian

Komisi HAM Selandia Baru tengah meluncurkan investigasi terkait masalah krisis hunian di negaranya. Pasalnya perhitungan yang dilakukan pemerintah dianggap salah dalam mengatasi pasar properti terdampak, sehingga menimbulkan banyaknya penduduk tunawisma.

Dikutip dari ABC, kepala Komisi HAM Selandia Baru Paul Hunt mengatakan bahwa pemerintah saat ini gagal dalam mengatasi krisis hunian. Kesalahan pemerintah menimbulkan penduduk banyaknya Selandia Baru tidak bisa menjangkau harga tempat tinggal, terutama bagi generasi muda.

Pada keterangannya, Paul Hunt juga berkata, "Ini sudah menimbulkan dampak buruk terutama pada komunitas yang paling marjinal. Krisis tempat tinggal di Aotearoa merupakan salah satu krisis hak asasi manusia meliputi kepemilikan rumah, pasar persewaan properti, rumah negara dan tunawisma."

2. Harga properti di Selandia Baru meroket tajam

Permukiman di Selandia Baru. (twitter.com/ArchitypeNZ)

Harga properti di Selandia Baru dalam kurun waktu satu tahun terakhir tengah mengalami peningkatan hampir 30 persen. Bahkan menurut laporkan agen properti setempat menyebutkan hanya terdapat sejumlah 12.684 rumah yang dapat dibeli di seluruh negeri saat ini.

Selain itu, rata-rata harga permintaan properti di Selandia Baru sudah mencapai rekor tertinggi yang mencapai 893.794 dolar Selandia Baru atau Rp8,9 miliar. Tingginya harga hunian ini membuat sejumlah keluarga harus mengungsi ke motel dan rumah darurat, bahkan diketahui terdapat 23 ribu individu dan keluarga yang menunggu untuk menyewa properti milik negara.

Penyebab masalah ini lantaran adanya stimulus dari pemerintah, sehingga investor kaya memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan harga tanah murah. Pasalnya rendahnya bunga menyebabkan mudahnya akses peminjaman untuk membeli properti yang untuk disewakan, dilaporkan dari RT.

3. Krisis hunian jadi tantangan terberat PM Jacinda Ardern

Dilansir dari Reuters, Perdana Menteri Jacinda Ardern yang tengah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak terkait masalah ini, kemudian meluncurkan kebijakan pajak kepada investor dan spekulator. Namun kebijakan yang disahkan ini dianggap tidak berdampak banyak pada krisis tempat tinggal di Selandia Baru.

Bahkan tingginya ketimpangan yang didorong krisis hunian menjadi tantangan terbesar bagi Ardern dan pemerintahan yang dipimpin Partai Buruh Selandia Baru. Padahal pemimpin berusia 41 tahun tersebut sebelumnya sempat naik daun terkait keberhasilannya dalam menangani pandemik COVID-19.

Berdasarkan survei dari Newshub Reid Research Poll menyebutkan bahwa elektabilitas Ardern menurun 43 persen dan tutun 10 poin sejak Mei lalu. Sebaliknya dukungan kepada partai oposisi utama Partai Nasional naik hampir 29 persen.

PM Ardern juga membela pemerintahannya dan mengatakan jika situasi tempat tinggal saat ini sedang diusahakan untuk ditingkatkan demi memastikan semuanya mendapatkan rumah hangat. Ia juga berkata, "Ketika saya melihat laporan yang kita sudah mengusahakan 8.000 rumah siap huni, 18.000 dalam pembangunan. Kami akan meningkatkan secepat yang kami bisa."

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.