Konflik Bahasa Prancis-Inggris di Kamerun, HRW: Militer Bunuh 10 Warga

Melansir VOA News, HRW menyampaikan antara 24 April hingga 12 Juni tahun ini, berbagai pelanggaran telah dilakukan tentara Kamerun, termasuk membakar 12 rumah, menahan 26 orang secara sewenang-wenang, dan diduga telah menghilangkan secara paksa hingga 17 orang lainnya.

Laporan itu mengatakan, pelanggaran terjadi di sekitar Belo, Chomba dan Missong, kota-kota di Wilayah Barat Laut Kamerun, selama operasi melawan kelompok-kelompok separatis bersenjata.

Hasil temuan HRW mengatakan, dalam satu insiden pada 24 April, tentara menghentikan, memukuli, dan menahan lebih dari 30 pengemudi motor yang dicurigai sebagai anggota pemberontak. Ada sekitar 17 pengendara yang tidak diketahui keberadaannya saat ini, diduga dihilangkan secara paksa. Mereka terakhir kali terlihat berada dalam tahanan militer.

HRW juga menuduh pasukan separatis melakukan pelanggaran kemanusian, termasuk pembunuhan dan penculikan warga sipil dan serangan terhadap siswa, guru, dan sekolah.

Ngong Cyprain, seorang guru olahraga berusia 27 tahun, mengatakan dia melarikan diri dari Belo setelah pasukan pemerintah membakar rumahnya pada bulan Juni dan istrinya diculik pasukan pemberontak.

"Saya, seperti banyak orang lain, ingin kembali ke Belo, tetapi bagaimana kami bisa ketika militer dan separatis menyiksa kami. Rumah saya dibakar oleh militer, saya melihat mereka membakar rumah saya. Sebelumnya, istri saya yang seorang guru diculik oleh para pejuang," kata Cyprain.

Ilaria Allegrozzi, peneliti HRW untuk wilayah Afrika Tengah, mengatakan pelanggaran tersebut menyebabkan penderitaan yang tak terhitung bagi warga sipil.

“Kami menghadapi situasi di mana tentara (yang) seharusnya melindungi penduduk sipil dari ancaman yang ditimbulkan oleh pejuang separatis, justru melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap warga sipil, yang menyebabkan frustrasi dan juga lebih banyak penderitaan dan menyebabkan orang mengungsi," kata Allegrozzi.

"Pihak berwenang Kamerun harus melakukan penyelidikan yang kredibel dan tidak memihak atas pelanggaran serius ini dan meminta pertanggungjawaban pelaku," tambahnya.

Terkait laporan tersebut, militer Kamerun belum memberikan tanggapan. Tapi pada 19 Juni, Menteri Pertahanan Kamerun mengakui bahwa tentara telah melakukan pelanggaran kemanusiaan dan meminta mereka berhenti.

Pelanggaran itu merupakan pembunuhan yang dilakukan pasukan pemerintah terhadap sembilan warga sipil, termasuk empat perempuan dan seorang bayi. Empat tentara yang melakukan pembunuhan tersebut telah ditangkap.

Melansir DW, laporan itu dirilis ketika pertempuran antara pasukan keamanan dengan militan yang merupakan penutur bahasa Inggris sedang mengalami peningkatan. Konflik itu terjadi karena penutur bahasa Inggris merasakan diskriminasi oleh mayoritas negara itu yang menggunakan bahasa Prancis.

Penutur bahasa Inggris di Kamerun berada di bagian Barat Laut dan Barat Daya, yang merupakan sekitar 17 persen dari populasi negara itu. Militan di kedua wilayah itu yang merasa dikucilkan telah menuntut agar mereka memiliki pemerintahan sendiri dan telah mendeklarasikan Republik Federal Ambazonia yang tidak diakui secara global. 

Presiden Paul Biya, yang memerintah negara itu selama empat dekade terakhir, menanggapi tindakan para warga penutur bahasa Inggris dengan aksi represif.

Akibat konflik itu, lebih dari 6 ribu orang telah kehilangan nyawa dan sekitar satu juta orang hidup terlantar.

Konflik saudara yang terjadi di Kamerun dianggap oleh Dewan Pengungsi Norwegia pada Juni sebagai yang tertinggi ketiga dalam daftar 10 krisis pengungsian "paling diabaikan" di dunia.

Organisasi itu menyampaikan, dalam konflik itu kurang adanya kemauan internasional untuk menemukan solusi, kurangnya liputan media, dan pendanaan yang tidak mencukupi untuk bantuan kemanusiaan.