Korban Romusha di Korsel Soroti Rencana Kompensasi via Yayasan Seoul

Bulan lalu, Korsel berencana memberikan kompensasi kepada korban melalui yayasan publiknya sendiri. Hal tersebut menuai protes dari beberapa korban, lantaran dana itu tidak diberikan langsung oleh perusahaan Jepang.

Seorang pengacara untuk beberapa korban, Lim Jae-sung, mengatakan bahwa Presiden Korsel Yoon Suk-yeol dan Kementerian Luar Negeri memaksa proposal tersebut, meskipun mendapat protes keras.

Menurut Jae-sung, rencana itu merupakan upaya Korsel meningkatkan hubungan dengan Jepang dan persiapan untuk mengadakan pertemuan puncak Seoul-Tokyo.

"Untuk alasan publik, mereka mengatakan para korban sudah tua dan masalah belum terselesaikan terlalu lama, tapi saya pikir mereka mendorong untuk menormalkan hubungan dengan Jepang dengan mengakhiri perselisihan dan menjadikannya sebagai warisan politik," kata Lim dalam konferensi pers di Seoul.

Oleh karena itu, kata Jae-sung, apabila Seoul bersikeras untuk menyalurkan kompensasi melalui yayasan, para pengacara akan berjuang untuk membuktikan ketidakabsahan.

Hingga kini, belum ada tanggapan dari kantor Suk-yeol. Namun, Kementerian Luar Negeri sebelumnya mengatakan, pemerintah ingin mengunjungi para penyintas dan melanjutkan diskusi kompensasi agar mendapat penyelesaian yang masuk akal, serta mengajak para pengacara untuk bekerja sama.

"Bagaimanapun, itu akan membawa pertarungan hukum yang panjang, dan mereka tidak akan bisa mendapatkan hasil sesuai dengan jadwal yang mungkin telah mereka tetapkan," ujar Jae-sung.

Terkait kompensasi melalui yayasan, pejabat Korsel belum menentukan total jumlah kompensasi itu, tetapi pihaknya mengatakan berencana mengumpulkan dana lebih dari 3,11 juta dolar AS (sekitar Rp47 miliar).

Jepang mengatakan, Korsel harus menyelesaikan perselisihan atas putusan pengadilan. Namun, pihaknya enggan mengomentari soal kompensasi dan kritik keras dari penyintas dengan alasan masalah domestik.

Seorang korban pekerja paksa Jepang, Yang Geum-deok, mengatakan dia tidak akan pernah menerima kompensasi apabila tidak ada permintaan maaf.

Semasa penjajahan, Geum-deok dibujuk untuk ke Jepang saat berusia 14 tahun dan dipaksa bekerja untuk Mitsubishi Heavy Industries.

"Saya bekerja keras di sana, tetapi pulang tanpa menerima sepeser pun atau permintaan maaf apapun. Aku ingin permintaan maaf sebelum aku mati," katanya.

Penjajahan oleh Jepang pada 1910-1950 di semenanjung Korea telah lama menjadi sumber utama konflik antara Seoul dan Tokyo.  

Sebelumnya, Suk-yeol berjanji akan meningkatkan hubungan dengan Jepang dan mengadakan pertemuan puncak yang pertama kalinya sejak September 2019, dilansir Japan Times.