Korsel Akui Kecolongan, Drone Korut Tembus Zona Kantor Kepresidenan!

06 Jan 2023, 15:35 WIB

Ilustrasi drone. (unsplash.com/Bertrand Bouchez)

Jakarta, IDN Times - Militer Korea Selatan (Korsel) mengonfirmasi bahwa salah satu drone milik Korea Utara (Korut) berhasil menembus zona larangan terbang dengan radius 3,7 kilometer di sekitar kantor Presiden Yoon Suk-yeol.

Drone tersebut merupakan salah satu dari lima kendaraan tak berawak yang dikirim Korut melintasi garis demarkasai militer pada 26 Desember lalu. Saat itu, drone tersebut terbang beberapa jam di langit Korsel setelah militer gagal menembak jatuh.

Militer Korsel sebelumnya menyangkal bahwa salah satu drone tersebut memasuki zona larangan terbang di dekat Kantor Presiden Yoon Suk-yeol di Seoul. Namun, pada Kamis, terkonfirmasi bahwa drone tersebut memasuki bagian utara area tersebut.

Seorang pejabat militer melaporkan perubahan dalam analisis terbarunya. Ia menyatakan bahwa drone tanpa awak Korut tidak terbang langsung di atas daerah Yongsan, tempat Kantor Presiden Yoon terletak, dilansir dari Al Jazeera.

1. Pertahanan udara Korsel dikritik setelah serangan drone dari Korut

Serangan drone yang dilakukan oleh Korut pada akhir Desember telah menimbulkan kekhawatiran di Negeri Ginseng.

Anggota komite intelijen parlemen, Yoo Sang-bum, mengatakan kemungkinan drone tersebut mengambil foto dari kompleks kepresidenan, yang juga merupakan markas dari Kepala Staf Bersama (JCS).

Drone tersebut telah menimbulkan kritikan bahwa pertahanan udara Korsel tidak siap menghadapi ancaman Korut yang semakin meningkat di tengah pengembangan teknologi rudal balistiknya, termasuk peluncuran uji coba rudal dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun lalu.

"Serangan drone telah menunjukkan ketidaksiapan Korsel untuk mendeteksi, melacak, dan menembak jatuh drone kecil seperti itu," tulis kantor berita Yonhap.

2. Presiden Korsel ancam batalkan pakta militer dengan Korut

Menanggapi insiden tersebut, Presiden Korsel Yoon Suk-yeol memberi peringatan keras. Pada Rabu, dia mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan untuk menangguhkan pakta militer antar-Korea 2018, jika Pyongyang kembali melanggar batas negaranya.

"Dia menginstruksikan kantor keamanan nasional untuk mempertimbangkan menangguhkan keabsahan perjanjian militer, jika Korut melakukan provokasi lain untuk menyerang wilayah kami," kata sekretaris pers kepresidenan, Kim Eun-hye.

Kesepakatan 2018, yang ditandatangani di sela-sela pertemuan puncak antara pemimpin Korut, Kim Jong Un dan mantan Presiden Korsel, Moon Jae-in tersebut, mencakup penghentian semua tindakan bermusuhan, menciptakan zona larangan terbang di sekitar perbatasan, serta menghapus ranjau darat dan pos jaga di dalam Zona Demiliterisasi (DMZ).

Ancaman Yoon untuk meninggalkan pakta tersebut bisa berarti kembalinya latihan tembakan langsung di bekas zona larangan terbang, dan kembali mengudaranya siaran propaganda yang mengundang amarah dari Pyongyang sebelum pakta tersebut dibuat.

3. Militer Korsel janji untuk berbenah

Setelah kegagalan tersebut, Kementerian Pertahanan Korsel berjanji untuk meluncurkan unit drone baru, guna meningkatkan sistem pengawasan dan pengintaiannya, terutama terhadap drone yang lebih kecil.

Selain itu, pemerintah juga mengungkapkan rencana untuk mengeluarkan 560 miliar won atau sekitar Rp7 triliun selama lima tahun ke depan untuk meningkatkan kemampuan anti-drone, termasuk pengembangan senjata laser udara dan pengacau sinyal.

Korut sendiri tercatat memiliki sekitar 500 drone dengan 20 jenis yang berbeda, sebagian besar berukuran sekitar satu meter hingga enam meter, tetapi juga mencakup sejumlah kecil drone kamikaze, dilansir Reuters.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.