Jakarta, IDN Times - Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol, telah mengumumkan rencana untuk membentuk kementerian baru, guna mengatasi rendahnya angka kelahiran di negaranya.
"Untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran yang dianggap sebagai darurat nasional, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan negara," kata Yoon pada Kamis (9/5/2024), dikutip dari Yonhap.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pidato yang menandai tahun kedua masa jabatannya.
Yoon mengatakan kepala kementerian baru untuk sementara akan diberi nama kementerian perencanaan tanggap kelahiran rendah. Pihaknya juga akan merangkap sebagai wakil menteri urusan sosial, serta menyusun kebijakan di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan yang akan menjadi agenda nasional.
Presiden Korsel juga menyerukan kerja sama aktif Majelis Nasional yang dikuasai oposisi dalam merevisi undang-undang organisasi pemerintah untuk membentuk kementerian baru.
Menurut data resmi, angka kelahiran di Korsel turun ke rekor terendah pada 2023, meskipun pemerintah telah menggelontorkan miliaran dolar dalam upaya mendorong perempuan untuk memiliki lebih banyak anak dan menjaga stabilitas populasi.
Pemerintah telah menghabiskan banyak uang untuk mendorong lebih banyak bayi, termasuk subsidi tunai, layanan penitipan anak, dan dukungan untuk pengobatan fertilitas.
Negeri Ginseng merupakan salah satu negara dengan angka harapan hidup terpanjang dan angka kelahiran terendah di dunia. Hal ini merupakan kombinasi dari tantangan demografis yang semakin besar.
Menurut data awal statistik Korsel pada Februari, tingkat kesuburan Kosel turun menjadi 0,72 pada 2023. Angka tersebut turun hampir 8 persen pada 2022 dan diproyeksikan akan terus menurun menjadi 0,68 pada tahun ini.
Disebutkan, jumlah tersebut jauh di bawah 2,1 anak yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi saat ini, sebesar 51 juta anak, dilansir The Straits Times.
Bulan lalu, Korsel telah mengumumkan rencana untuk memberikan insentif uang tunai 100 juta won (sekitar Rp1,1 miliar) kepada setiap bayi yang lahir. Ide tersebut datang setelah perusahaan konstruksi Booyoung Group, mengatakan pada Februari bahwa pihaknya akan memberikan 100 juta won per kelahiran kepada karyawannya.
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah di tengah meningkatnya ancaman krisis demografi dan berbagai kebijakan yang ada telah memicu kritik bahwa upaya pemerintah yang ada saat ini tidak efektif.
Meski begitu, Presiden Yoon optimis untuk menjadikan penurunan angka kelahiran sebagai prioritas nasional. Akhir tahun lalu, dia telah berkomitmen akan melakukan langkah luar biasa guna mengatasi masalah tersebut.