Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Bendera Korea Selatan (unsplash.com/Paran Koo)
Bendera Korea Selatan (unsplash.com/Paran Koo)

Intinya sih...

  • Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, berencana menghidupkan kembali perjanjian penghentian aktivitas militer di perbatasan dengan Korea Utara.

  • Keputusan tersebut merupakan komitmen untuk mencegah bentrokan tidak disengaja di perbatasan.

  • Pakta militer 19 September 2018 sempat dihentikan secara sepihak oleh Korea Utara.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, pada Jumat (15/8/2025), mengumumkan rencana negaranya untuk menghidupkan kembali perjanjian penghentian aktivitas militer di perbatasan dengan Korea Utara. Pernyataan ini ia sampaikan dalam pidato memperingati 80 tahun kemerdekaan Korea dari penjajahan Jepang.

Langkah tersebut menandai upaya baru pemerintahan Lee sejak terpilih pada Juni 2025 untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara yang selama ini penuh tensi akibat konflik perbatasan yang berkepanjangan.

1. Keputusan menghidupkan kembali Perjanjian Militer 19 September 2018

Presiden Lee Jae Myung secara resmi menyatakan komitmennya untuk memulihkan Perjanjian Militer 19 September 2018 antara Korea Selatan dan Korea Utara.

“Untuk mencegah bentrokan tidak disengaja di perbatasan dan membangun kepercayaan militer, kami akan mengambil langkah proaktif serta bertahap demi memulihkan perjanjian militer 19 September,” ujar Lee dalam pidatonya, dilansir The Korea JoongAng Daily.

Pakta tersebut awalnya ditandatangani saat pertemuan puncak di Pyongyang pada 19 September 2018 antara Presiden Korea Selatan saat itu, Moon Jae In, dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un.

“Konfrontasi antar Korea mengancam kehidupan kita, membatasi pembangunan ekonomi, dan menjadi hambatan serius untuk masa depan bangsa kita,” ujar Lee.

2. Sejarah dan isi pokok Perjanjian 19 September 2018

Pada September 2018, dua Korea menandatangani Kesepakatan Militer Komprehensif guna mengurangi risiko bentrokan di Zona Demiliterisasi (DMZ). Perjanjian ini mewajibkan kedua pihak untuk sepenuhnya menghentikan tindakan permusuhan, termasuk latihan artileri dan latihan militer di radius 5km dari DMZ, serta menetapkan zona larangan terbang di sepanjang perbatasan.

Pakta itu juga menetapkan zona damai di wilayah laut yang kerap bersengketa, dan mencegah segala bentuk latihan atau pengerahan senjata berat di wilayah perbatasan.

3. Masih banyak tantangan untuk pulihkan hubungan dua Korea

Diketahui bahwa kesepakatan militer itu sempat dihentikan secara sepihak oleh Korea Utara. Pyongyang mencabut sebagian besar klausul perjanjian dan mengaktifkan kembali langkah-langkah militer setelah Korea Selatan membekukan sebagian isi pakta akibat meningkatnya ketegangan.

Presiden Lee dalam pidatonya pada Jum'at (15/8/2025), mengatakan bahwa ia tetap membuka peluang dialog untuk memperbaiki hubungan kedua negara.

“Saya berharap Pyongyang membalas upaya kita dan kerja sama dapat berlanjut demi kepentingan bersama,” kata Lee, dilansir AsiaOne.

Ia mengungkapkan prinsip hubungan yang bersandar pada saling menguntungkan, kesejahteraan bersama, dan bantuan timbal balik bagi rakyat di kedua belah pihak.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team