Jakarta, IDN Times - Kabinet Korea Selatan (Korsel) menyetujui penangguhan sebagian perjanjian militer antara Korsel dan Korea Utara (Korut) pada 2018. Hal ini disampaikan dalam rapat Kabinet Luar Biasa yang diadakan oleh Perdana Menteri (PM) Korsel, Han Duck Soo, pada Rabu (22/11/2023), dilansir Kyodo News.
Presiden Yoon Suk Yeol yang saat ini sedang mengunjungi Inggris, juga menyetujui usulan tersebut. Dia menyetujui proposal penangguhan penerapan klausal zona larangan terbang dalam Perjanjian Militer Komperehensif 19 September.
Persetujuan itu datang beberapa jam setelah Yoon secara virtual memimpin pertemuan darurat komite tetap Dewan Keamanan Nasional dari London.
Langkah ini dilakukan setelah peluncuran satelit mata-mata militer terbaru Pyongyang, dalam upaya ketiganya tahun ini. Peluncuran sebelumnya pada Mei dan Agustus berakhir dengan kegagalan.