Jakarta, IDN Times - Korea Utara (Korut) mengadakan rapat pleno Partai Buruh Korea (WPK) yang berkuasa yang dihadiri oleh pemimpin rezim Kim Jong Un, kata Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Sabtu (29/6/2024).
Disebutkan, rapat pleno ke-10 yang diperbesar dari Komite Sentral ke-8 WPK dibuka pada Jumat untuk meninjau kinerja kebijakan negara pada semester pertama, dilansir Yonhap.
Pertemuan ini terjadi setelah penandatanganan perjanjian kemitraan strategis komprehensif antara Korut dan Rusia.
Menurut media Korut, pertemuan tersebut juga membahas dan memutuskan serangkaian masalah penting yang muncul dalam mempertahankan kemajuan pada pembangunan komprehensif sosialisme gaya Korea.
Laporan itu memaparkan bahwa 5 item agenda telah disetujui oleh seluruh anggota Komite Sentral WPK dan pembahasan mengenai agenda tersebut sedang berlangsung. Meski begitu, laporan tidak menjelaskan secara rinci. Pyongyang biasanya menggelar rapat pleno partai selama beberapa hari di bulan Juni.
Para pengamat Korut menunjukkan ketertarikan pada pertemuan itu, di tengah spekulasi bahwa para peserta rapat mungkin akan mendiskusikan langkah-langkah untuk memperluas kerja sama dengan Moskow. Hal ini sebagai implementasi perjanjian kemitraan baru dengan Rusia, yang secara luas dianggap sebagai bentuk aliansi militer, dikutip dari KBS World.
Pada 19 Juni, Kim dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pertemuan puncak di Pyongyang. Keduanya menandatangani perjanjian yang menyerukan untuk memberikan bantuan militer kepada satu sama lain, tanpa penundaan jika salah satu pihak mendapat serangan bersenjata.
Berdasarkan Pasal 4 dari 23 poin perjanjian tersebut dapat dilihat sebagai jaminan intervensi militer otomatis, jika terjadi agresi terhadap salah satu negara.
Hal ini dinilai sebagai pemulihan aliansi era Perang Dingin untuk pertama kalinya dalam 28 tahun terakhir.
Ketegangan di Semenanjung Korea semakin memanas dalam beberapa tahun terakhir, terutama ketika Kim Jong Un berambisi mempercepat pengembangan senjata nuklir dan rudalnya. Hal ini juga ditambah dengan pertemuan Kim dan Putin baru-baru ini, yang mana Pyongyang dianggap sedang berupaya memperkuat pijakan regionalnya dengan bersekutu bersama Moskow dalam perselisihan melawan negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat.
Merespons pertemuan itu, Korea Selatan (Korsel) memanggil Duta Besar Rusia di Seoul, Georgy Zinoviev. Pihaknya juga menjelaskan sikap Korsel terhadap pakta bilateral Pyongyang-Moskow. Bagi Negeri Ginseng, setiap dukungan langsung atau tidak langusng kepada Korut, yang dapat berkontribusi pada peningkatan persenjataan militer dianggap sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.
Sementara itu, Zinoviev mengatakan bahwa dia akan mengkomunikasikan masalah tersebut dengan pemerintah Rusia secara akurat. Meski begitu, dia menuturkan bahwa 'segala ancaman dan upaya untuk mengintimidasi Rusia tidak dapat diterima'. Dia juga menggarisbawahi, kerja sama antara Rusia-Korut tidak ditujukan untuk negara ketiga.
Di sisi lain, Putin menyerukan kepada Korsel untuk tidak perlu khawatir mengenai perjanjian Rusia-Korut tersebut, jika tidak merencanakan agresi terhadap Pyongyang, dilansir Associated Press.