Korut: Status Kami sebagai Negara Nuklir Sudah Final

Choe menegaskan posisi Korea Utara sebagai negara dengan kekuatan nuklir kelas dunia adalah keputusan final dan tidak dapat diubah.

Dia juga mengatakan, peluncuran senjata nuklir Korea Utara akan menjadi realitas yang tak terbantahkan dan nyata, bahkan jika Washington tidak mengakuinya selama seribu tahun.

Choe kemudian memperingatkan bahwa setiap langkah G7, yang dianggap melanggar kedaulatan dan kepentingan fundamental, akan dibalas oleh pemerintahannya. Dia tak menjelaskan secara detail balasan seperti apa yang dimaksud.

"G7 tidak memiliki wewenang atau kualifikasi untuk mengatakan ini atau itu tentang pelaksanaan kedaulatan Korea Utara dan status nasionalnya," katanya, dilansir The Korea Times. 

Dia juga mengklaim bahwa status Korea Utara sebagai kekuatan nuklir tidak diberikan atau diakui, melainkan ditetapkan oleh hukum. Pada September 2022, Pyongyang telah mengesahkan undang-undang baru yang menyatakan dirinya sebagai negara senjata nuklir.

"Kami tidak akan pernah mencari pengakuan dan persetujuan dari siapa pun karena kami puas dengan akses kami terkait serangan tit-for-tat terhadap ancaman nuklir AS," ungkap Choe.

Terkait perjanjian NPT, Choe berpendapat Korea Utara bebas dari mematuhi perjanjian tersebut, karena secara hukum sudah menarik diri sejak 2003.

"Kami akan terus mengambil langkah-langkah berdasarkan semua hak hukum yang diberikan kepada negara berdaulat, sampai ancaman militer yang ditimbulkan oleh AS dan pasukan sekutunya yang memusuhi kami benar-benar hilang," tuturnya, dilansir Korea Herald.

Sebelumnya, para Menteri Luar Negeri G7 mendesak Korea Utara untuk meninggalkan senjata nuklirnya dan sepenuhnya mematuhi perjanjian NPT. Mereka juga mengutuk uji coba yang diklaim Pyongyang sebagai rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyebut klaim negara tetangganya tidak masuk akal. Seoul juga memperingatkan perkembangan nuklir Pyongyang hanya akan semakin mengisolasinya.

"Kami sekali lagi mendesak Korea Utara untuk menghentikan desakan dan ancamannya yang dibuat-buat dan mendengarkan keprihatinan masyarakat internasional atas provokasi nuklir dan misilnya yang sembrono," kata Lee Hyo-jung, wakil juru bicara kementerian.