Korut Tetapkan Pengembangan Nuklir Jadi Konstitusi Negara

Pada Pasal 58 Bab 4 Konstitusi Sosialis, tertulis bahwa ada ketentuan untuk menjamin hak keberadaan dan pembangunan negara, mencegah perang, dan melindungi perdamaian regional serta global dengan mengembangkan senjata nuklir secara tepat ke tingkat yang lebih tinggi.

“Kebijakan pembangunan nuklir Korut sudah jadi permanen sebagai hukum dasar negara yang tidak boleh diabaikan siapa pun,” ucap Kim.

Penetapan konstitusi tambahan ini pun menjadi peristiwa bersejarah yang berpengaruh untuk memperkuat kemampuan pertahanan nasional Korut.

Pada Sidang Majelis Umum PBB pekan lalu, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengatakan, Korsel tidak akan tinggal diam jika Korut dan Rusia menyetujui kesepakatan senjata yang bakal menimbulkan ancaman bagi negaranya.

Pertemuan antara Kim Jong Un dan Presiden Vladimir Putin di Rusia sempat jadi sorotan, lantaran diduga terkait kesepakatan senjata. Pyongyang disebut dijanjikan teknologi nuklir oleh Moskow, sebagai imbalan atas ekspor amunisi untuk isi persediaan yang habis akibat perang di Ukraina.

“Pengkhianat boneka Yoon Suk Yeol, bahkan di Majelis Umum PBB ke-78, dengan kejam memfitnah hubungan antara Korut dan Rusia,” tulis pernyataan kantor berita pemerintah Korut KCNA.

Terkait kemungkinan kesepakatan senjata dengan Rusia, Korut menyebut itu sangat wajar, dan merupakan hal yang sah bagi negara-negara tetangga untuk menjaga hubungan bilateral.

Tak hanya itu, Korut juga mengejek Yoon sebagai orang yang idiot dan merupakan boneka AS.

"Sungguh ironi bahwa boneka yang tidak memiliki pengetahuan politik dasar dan akal sehat dalam hubungan internasional berperilaku kasar, secara sukarela bertindak sebagai peniup terompet dan pengeras suara bagi AS," kata pihak Korut.