Kosovo Cabut Larangan Impor Produk Serbia di Satu Perbatasan

Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti, mengatakan perbatasan Merdare akan dibuka kembali dengan peningkatan pengawasan barang secara langsung oleh agen bea cukai di lokasi hanya 300 meter dari perbatasan. Lima penyeberangan perbatasan lainnya akan dibuka setelah dilengkapi dengan pemindai baru.

Larangan ini dikaitkan dengan penyitaan empat gudang senjata besar, yang dikhawatirkan bahwa senjata dapat diselundupkan melalui perbatasan dengan kedok perdagangan. Pergerakan pasukan Serbia di dekat perbatasan, juga menjadi alasan tindakan untuk mengekang perdagangan lintas perbatasan, dilansir dari Associated Press.

"Ini adalah langkah-langkah keamanan, bukan langkah-langkah komersial," kata Kurti.

Ketegangan di antara kedua negara juga meningkat karena masalah pada Mei 2023, ketika polisi Kosovo menyita gedung-gedung kota di komunitas mayoritas berpenduduk etnis Serbia di wilayah utara, tempat penduduk menolak wali kota etnis Albania yang terpilih dalam pemungutan suara yang diboikot.

Untuk menyelesaikan masalah itu kedua pihak yang berselisih mencapai kesepakatan pada Februari dan Maret tahun lalu, yang mencakup komitmen negara itu untuk membentuk Asosiasi Kotamadya dengan Mayoritas Penduduk Serbia, tapi belum dilaksanakan.

Kosovo adalah bagian Serbia hingga berakhirnya perang pada 1999, antara pasukan Serbia dan separatis etnis Albania, yang menewaskan sekitar 13 ribu orang, sebagian besar etnis Albania. Kosovo memproklamasikan kemerdekaan pada 2008, tapi ditentang Serbia.

Jerman telah melakukan upaya mediasi penting untuk meyakinkan Kosovo mencabut larangan. Utusan Khusus Jerman untuk Balkan Barat, Manuel Sarrazin, menawarkan kesepakatan, yaitu Kosovo dapat diwakili secara independen di CEFTA dan bukan melalui Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kosovo (UNMIK), jika mencabut larangan, dilansir dari KoSSev.

Sarrazin memperingatkan jika terus memblokir perjanjian perdagangan regional wilayah Balkan Barat dapat terus maju tanpa negara itu.

Komisi Eropa, dalam laporannya pada 2023, menggambarkan larangan itu sebagai pelanggaran kerangka CEFTA, yang berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan regional.

Keikutsertaan Kosovo dalam CEFTA telah menjadi isu yang kontroversial selama bertahun-tahun. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 2006, Kosovo masih diwakili oleh UNMIK, yang dianggap melemahkan kedaulatannya. Upaya untuk mengubah pengaturan ini telah berulang kali diblokir, dan larangan impor dianggap semakin mempersulit.

Presiden Serbia Aleksandar Vucic skeptisis atas niat pencabutan larangan. Dia mengatakan pengenalan pemindai dapat digunakan sebagai dalih untuk menunda lebih lanjut pembukaan penuh perbatasan.

"Mereka akan mengklaim butuh waktu sampai pemindai tiba, dan kemudian kita bisa menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sebelum masalah ini benar-benar terselesaikan. Saya menduga akan ada lebih banyak alasan di kemudian hari," katanya.

Meski ragu, pemimpin itu mengakui pentingnya langkah tersebut bagi perekonomian negaranya, ia mengatakan pelonggaran pembatasan meskipun itu hanya sebagian dari solusi, tetap lebih baik daripada tidak sama sekali.