Pristina, IDN Times - Pemerintah Kosovo resmi menggelar pemilihan umum parlementer pada hari Minggu (14/02). Pemilu kali ini digelar meski masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum usai disertai memburuknya perekonomian di Kosovo belakangan ini.
Di samping itu, terdapat ribuan calon anggota parlemen dari 28 partai politik di Kosovo yang ikut bertarung dalam pemilu parlementer kali ini, dilansir dari VOA News.
Pada Minggu (14/02) pemilihan umum parlementer di Kosovo resmi diselenggarakan meski berada di tengah masa pandemi dan makin merosotnya perekonomian negara Eropa Timur tersebut. Meski begitu pemilu parlementer Kosovo berjalan dengan lancar dan pemberlakuan aturan protokol kesehatan ketat demi menghindari lonjakan kasus COVID-19.
Melansir dari VOA News, terdapat lebih dari 1000 kandidat dari 28 partai politik di Kosovo yang ikut ambil bagian untuk memperebutkan 120 kursi di parlemen. Serta terdapat jatah 10 kursi legislatif untuk Suku Serb dan 10 lainnya berasal dari kelompok minoritas lain. Sementara terdapat sekitar 1,8 juta penduduk di Kosovo yang memiliki hak untuk memlih termasuk 100 ribu warga keturunan.
Melansir dari Balkan Insight, hasil sementara pemilu menunjukkan hasil mengejutkan lantaran partai Vetevendosje yang merupakan partai oposisi berhasil unggul. Bahkan partai sayap kiri Kosovo tersebut diketahui unggul telak dibanding lawan-lawannya, termasuk partai LDK.
Berdasarkan hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum setempat sudah 57 persen total suara yang dihitung. Sedangkan Vetevendosje memperoleh hasil suara lebih dari 48 persen, unggul jauh dari lawan terdekatnya partai PDK dan LDK yang memperoleh 18,1 dan 13,6 persen suara.
Partai Vetevendosje berhasil unggul karena program kampanye anti korupsi dari pemimpinnya Albin Kurti. Bahkan ia sempat menuding pihak elit tradisional telah membuang-buang waktu awal kemerdekaan Kosovo dengan manajemen yang buruk dan gatifikasi, dikutip dari DW.
Selain itu, Albin Kurti juga mengungkapkan apabila ia tidak akan berkompromi mengenai negosiasi dengan Serbia yang menganggap Kosovo sebagai wilayahnya dan terkait pemboman NATO pada tahun 1999, dilaporkan dalam France24.
Sebelumnya Kosovo telah memerdekakan diri dari Serbia pada tahun 2008 setelah perang berdarah satu dekade sebelumnya. Hingga kini Kosovo sudah diakui kedaulatannya oleh mayoritas negara Eropa Barat, meskipun Serbia beserta sekutunya Rusia dan Tiongkok tidak mau mengakui kemerdekaan negara tersebut.
Bahkan perseteruan dengan Serbia juga menyebabkan Kosovo tidak dapat bergabung dengan badan internasional seperti PBB dan NATO. Di sisi lain, Kosovo juga masih memiliki masalah terkait ekonomi dan kesejahteraan yang mencatatkan negara Balkan tersebut sebagai salah satu negara termiskin di Eropa.