Jakarta, IDN Times - Polisi Kosovo memanggil lima pemimpin institusi Serbia di Kosovo Utara atas indikasi dugaan pemalsuan dokumen pada Selasa (3/9/2024). Dokumen itu berkaitan dengan operasional institusi pemerintahan Serbia di dalam teritori Kosovo.
Sejak Jumat pekan lalu, Kosovo sudah menutup institusi pemerintahan Serbia di beberapa wilayah dominan etnis Serbia di Kosovo Utara. Langkah ini menimbulkan kecaman dari Belgrade dan mengklaim aksi ini adalah sebuah provokasi baru dari Pristina.
Wakil Komandan Kepolisian Kosovo Utara, Veton Elshani, mengatakan bahwa investigasi masih dilakukan kepada kelima orang tersebut. Dalam investigasi, status mereka dapat berubah dan masih ada potensi untuk dibebaskan.
Ia menambahkan, investigasi ini masih akan dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan harus dikaji. Sebelum semuanya selesai, maka properti institusi Serbia itu tidak dapat diserahkan kepada pemerintah lokal.
Melansir dari Kossev, beberapa tanda bangunan institusi Serbia tersebut sudah digantikan dengan tanda kantor baru di bawah pemerintahan Kosovo. Namun, kantor tersebut masih belum beroperasi dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian.
Elshani mengatakan, puluhan pekerja dan warga Serbia di Kosovo melakukan aksi protes pada Senin (2/9/2024) di depan kantor pemerintahan Mitrovica Utara. Mereka menuntut pembukaan kantor tersebut.
"Pekerja di kantor pemerintahan di Mitrovica Utara datang pada hari ini. Warga juga ikut datang, totalnya ada 70-80 orang yang memprotes di depan gedung dan menuntut dibukanya kembali kantor tersebut," tutur Elshani, dilansir Balkan Insight.
"Sejumlah demonstran mencoba masuk ke dalam untuk bekerja kembali, tapi kami memberitahu mereka bahwa gedung ini sedang berada dalam investigasi oleh otoritas setempat. Gedung ini sudah diblokir bahkan untuk kami, polisi pun tidak boleh masuk," sambungnya.
Perwakilan organisasi non-profit, Center for Advocacy of Democratic Culture, Dusan Radakovic mengatakan bahwa warga Serbia di Kosovo akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan administrasinya imbas penutupan ini.
"Jika seorang anak lahir hari ini, tidak ada tempat untuk mendaftarkan dan mengurus akte kelahirannya. Jika seseorang meninggal, tidak ada tempat untuk melapor. Semua bantuan sosial, pinjaman sekolah, prose mengurus dokumen lainnya akan terdampak," tutur Radakovic, dilansir N1.
Sementara, tidak ada terdapat alternatif dari pemerintah Kosovo untuk memberikan layanan menggantikan sistem dari Serbia. Maka, warga Serbia harus mengurus ke Serbia untuk mendapatkan layanan tersebut.
Di sisi lain, sejumlah bisnis milik warga Albania sudah mulai buka dalam 10 hari terakhir di Mitrovica Utara yang diatur oleh Badan Privatisasi Kosovo. Salah satu toko milik Albania yang sudah buka adalah Meiridian yang membuka cabang ke-45 di seluruh Kosovo.