Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal, pada Senin (4/3/2024), mengumumkan rencana pengurangan jumlah menteri dalam kabinet dan pegawai negeri sipil (PNS). Keputusan ini sebagai langkah reformasi pemerintahan di tengah berlangsungnya perang.
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers tahunan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam 4 tahun terakhir. Menanggapi hal ini, Menteri Kabinet Oleh Nemchinov menyebut rencana ini kemungkinan akan diterapkan pada 2025.
Shmyhal mengatakan pihaknya akan mengubah format pemerintahan pada tahun depan. Ia mengaku ingin menerapkan pemerintahan yang efektif dan tidak memiliki beban berlebihan.
"Presiden sudah mengumumkan bahwa kami akan mengubah format pemerintahan, termasuk mengurangi jumlah menteri. Kami ingin mengurangi jumlah menteri hingga satu per tiga. Kami berharap menteri di kabinet seharusnya dapat dikurangi menjadi 15 atau 16 posisi," terangnya, dikutip Ukrinform.
"Kami juga ingin mengurangi PNS di lingkungan pemerintahan. Kami sudah memulai dalam memangkas jumlah PNS. Pada tahun ini, sebanyak 20 ribu posisi yang kosong di lingkungan pemerintahan sudah dikurangi untuk melancarkan program efisiensi," sambungnya.
Ia menambahkan, seluruh bahwa seluruh fungsi administrasi pemerintahan seharusnya dikonsentrasikan di pusat pemerintahan yang saat ini masih dibentuk.
Pekan lalu, Presiden Volodymyr Zelenskyy sudah mengungkapkan pengurangan kementerian di lingkungan pemerintahan bersama Shmyhal yang disebabkan kurangnya anggaran negara di tengah perang.
"Ini adalah format yang kami siapkan untuk mengurangi jumlah kementerian, mengurangi jumlah menteri, dan mengatur pengeluaran sehingga lebih berhemat. Tidak mudah memang untuk diatur, tapi harus lebih banyak koordinasi," ungkapnya, dikutip The Kyiv Independent.
Sebelumnya, Zelenskyy juga sudah menekankan soal pembaruan kepemimpinan di Ukraina dan termasuk perombakan dalam kepemimpinan militer.
Pada awal Februari, Parlemen Ukraina sudah menyetujui pengunduran diri Menteri urusan Veteran Yuliia Laputina dan menunjuk Oleksandr Porkhun yang merupakan veteran perang Rusia-Ukraina sebagai pemimpin yang baru.
Shmyhal menambahkan, pemerintah membutuhkan 8 wajib pajak untuk membiayai 1 tentara. Ia menyebut dana yang harus dikeluarkan lebih besar dari yang disampaikan Zelenskyy bahwa 1 wajib pajak membiayai 1 tentara.
Pemerintah saat ini tengah dihadapkan pada masalah penyeimbangan anggaran negara. Mereka harus menyiapkan dana untuk memobilisasi pasukan baru dan harus memastikan negara tetap berjalan, serta pembiayaan militer dapat dicukupi dari wajib pajak.
Ia menyampaikan, sebanyak 700 ribu orang tidak diwajibkan dalam mobilisasi militer ditengarai masalah ekonomi. Warga negara tersebut diketahui bekerja di perusahaan yang bergerak dalam industri penting dan menghasilkan keuntungan besar terhadap negara.
Di sisi lain, Dewan Pebisnis Ukraina mengkhawatirkan Undang-Undang (UU) baru terkait mobilisasi militer yang dapat merugikan mereka. Mereka khawatir akan ada kekurangan tenaga kerja massal karena stafnya dipanggil untuk mengisi militer Ukraina.