Krisis Berkepanjangan, Sri Lanka Bakal Amendemen Konstitusi?

01 Jul 2022, 16:23 WIB

Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa (Twitter.com/Gotabaya Rajapaksa)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah dan sejumlah pakar di Sri Lanka mengusulkan adanya amendemen konstitusi untuk memangkas kekuasaan presiden dan memperkuat kekuasaan antikorupsi di dalam negeri sebagai upaya untuk menopang stabilitas dan meredakan kerusuhan yang dipicu oleh krisis keuangan terburuk dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Sri Lanka, pulau yang berada di Asia Selatan berpenduduk 22 juta orang bahkan hampir kehabisan bahan bakar dan telah berjuang selama berbulan-bulan mengais dolar AS untuk membayar impor penting seperti makanan, gas untuk memasak, dan obat-obatan.

“Upaya saat ini (amendemen konstitusi) adalah yang terbaik untuk mengatasi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dihadapi Sri Lanka dan tuntutan yang jelas dari rakyat untuk perubahan sistem,” kata Bhavani Fonseka, seorang peneliti senior di Center for Policy Alternatives, sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Kolombo, Sri Lanka, seperti dikutip dari Channel NewsAsia, Jumat (1/7/2022).

1. Inflasi Sri Lanka naik menjadi 54,6 persen pada Juni ini

ilustrasi inflasi (IDN Times/Aditya Pratama)

Fonseka mengatakan inflasi naik menjadi 54,6 persen pada Juni ini. Level tersebut tertinggi sejak 2015. Inflasi tercatat berada di angka 39,1 persen sebelumnya pada Mei. Harga pangan melonjak 80,1 persen dan biaya transportasi meroket 128 persen karena mata uang Sri Lanka terdepresiasi dan inflasi melonjak secara global.

"IMF melaporkan telah pembicaraan konstruktif dengan pihak berwenang Sri Lanka pada Kamis (30/1/2022) lalu. Sri Lanka berharap agar IMF segera memberikan persetujuan awal untuk fasilitas kredit," katanya.

2. Presiden Sri Lanka gagal tangani krisis dalam negeri

Gotabaya Rajapaksa, Presiden Sri Lanka. (Instagram.com/gotabayar)

Presiden Gotabaya Rajapaksa terus dikritik oleh para kritikus atas krisis keuangan yang terjadi di Sri Lanka. Krisis keuangan disinyalir karena dirinya telah memberikan jabatan penting kepada kerabatnya dan terkesan lambat untuk mencari dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

"Dua saudara laki-lakinya mengundurkan diri sebelumnya sebagai perdana menteri dan menteri keuangan setelah berminggu-minggu dihajar protes jalanan," ujarnya.

3. Amendemen konstitusi berdampak ke pembentukan dewan konstitusional dan komisi independen

ANTARA FOTO/REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Menteri Kehakiman Sri Lanka, Wijedasa Rajapakshe, mengatakan rancangan amendemen yang diusulkan dan telah diterbitkan pada Kamis (30/6/2022) lalu. Amandemen itu diprediksi akan berdampak terhadap pembentukan dewan konstitusional dan sembilan komisi independen untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Adapun komisi tersebut akan bekerja untuk mempromosikan hak asasi manusia, meningkatkan pengawasan audit terhadap badan-badan pemerintah dan mendukung penyelidikan antikorupsi.

"Amandemen itu dapat diajukan ke parlemen pada Juli ini. Nantinya, rancangan amandemen konstitusi bisa mengalami perubahan lebih lanjut sebelum akhirnya disahkan menjadi undang-undang," kata Rajapakshe.