Jakarta, IDN Times - Pengawas Pentagon melaporkan krisis kemanusiaan di Afghanistan semakin memburuk di bawah pemerintahan Afghanistan. Selain faktor Taliban, pemangkasan bantuan internasional juga ambil peran dalam situasi ini.
Per Mei 2022, terdapat 24 juta warga Afghanistan yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Angka ini naik sebesar 5,6 juta orang jika dibandingkan tahun sebelumnya menurut pernyataan Inspektorat Jenderal AS untuk Rekonstruksi Afghanistan (SIGAR) pada Rabu (4/5/2022) WIB.
Rumah tangga di Afghanistan mengalami situasi yang memburuk terkait pemenuhan kebutuhan dasar. Pasalnya, sekitar 70 persen rumah tangga di sana ternyata tak bisa memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan.
"Sekitar 70 persen rumah tangga dilaporkan tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan pokok dan kebutuhan bukan makanan, mencerminkan dampak penurunan pendapatan rumah tangga, berdasarkan penemuan kami", ungkap laporan SIGAR, dilansir Al Arabiya News.
United Nations Development Programme (UNDP) bahkan menilai sekitar 97 persen di sana bisa saja masuk ke dalam jurang kemiskinan pada pertengahan 2022 nanti. Jika estimasi itu benar, Afghanistan diyakini jadi negara paling tidak sejahtera di dunia masyarakatnya jika berdasarkan pendapatan.
Laporan SIGAR juga menggambarkan bagaimana buruknya situasi ekonomi di Afghanistan karena masyarakat di sana harus menjual ginjal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan, laporan tersebut menyatakan situasi di sana bisa saja menjadi lebih buruk, dilansir Bloomberg.
Dalam tiga dekade terakhir, Afghanistan memang sedang berjuang untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Namun, perang antara Ukraina dan Rusia telah memperburuk situasi di sana.
Pasalnya, Ukraina diketahui merupakan salah satu pemasok gandum utama di Afghanistan. Masyarakat Afghanistan memang menjadikan gandum sebagai makanan pokok mereka dari waktu ke waktu.
Sekitar 40 juta masyarakat Afghanistan menghadapi kelaparan dan jutaan anak hampir meninggal akibat kelaparan. Afghanistan selama ini mengandalkan bantuan internasional untuk menopang perekonomiannya, termasuk dari PBB dan Amerika Serikat.
Namun, sejak Taliban berkuasa, Amerika Serikat telah memblokir akses bank sentral sebesar 9 miliar dolar AS melalui cadangan luar negerinya. Jika dirupiahkan, angka tersebut setara Rp136 triliun (1 dolar AS = Rp15.213).
Selain itu, Bank Dunia juga menghentikan bantuan sebesar 600 juta dolar AS kepada Afghanistan. Hal tersebut tak lepas kebijakan Taliban yang melarang perempuan untuk membuka kembali sekolah menengah atas (SMA) untuk perempuan, tulis New York Times.
Tak diketahui secara pasti alasan Taliban melarang perempuan untuk menempuh pendidikan SMA. Namun, Taliban memang memiliki jejak rekam untuk membatasi para perempuan dalam meraih pendidikan karena bertentangan dengan keyakinan mereka.
Pemerintahan Taliban juga dikabarkan telah membatasi para jurnalis internasional untuk meliput situasi yang ada di Aghanistan saat ini. Hal tersebut telah memperburuk citra pemerintahan Taliban di mata internasional.