Krisis Politik Venezuela, AS: Kami Tak Akui Kepemimpinan Maduro
Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS), pada Selasa (3/1/2023), ogah mengakui Nicolas Maduro sebagai Presiden Venezuela. Washington juga menegaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan ke Venezuela akan terus berlanjut.
Setelah perang Rusia-Ukraina pecah, AS sepertinya ingin meringankan sanksi kepada Venezuela. Ini dilakukan sebagai upaya mengatasi inflasi akibat naiknya harga minyak di tengah konflik dan sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia.
1. AS masih akui pemerintahan dipegang oleh parlemen
Pernyataan terbaru disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, terkait perusahaan minyak negara Venezuela. Ia menyebut bahwa aset perusahaan itu tetap berada di bawah oposisi yang dipimpin parlemen.
"Pendekatan kita kepada Nicolas Maduro tidak berubah. Dia bukanlah pemimpin resmi di Venezuela. Kami melanjutkan pengakuan terhadap seseorang yang terpilih secara demokratis dalam institusi Venezuela," paparnya, dikutip France24.
Price menambahkan, sanksi masih tetap berlaku dan AS sudah menghubungi Parlemen Venezuela terkait individu maupun kelompok atau komite yang ditunjuk mengawasi aset pemerintah.
Sementara, sanksi dari AS kepada Venezuela sudah dijatuhkan sejak masa kepemimpinan Donald Trump pada 2019. Ini diupayakan untuk melengserkan Maduro dari kursi presiden setelah mencuat dugaan kecurangan pemilu.