Krisis Sudan, Rakyat Pendukung Sipil dan Militer Unjuk Rasa

Melansir Aljazeera, demonstrasi yang terjadi pada hari Kamis merupakan demonstrasi balasan yang dilancarkan oleh rakyat pendukung pemerintah transisi untuk menentang aksi yang sebelumnya digelar oleh rakyat pendukung militer yang menginginkan kudeta.

Kedua belah pihak antara pemerintah dan militer mengimbau para pendukung mereka untuk menahan diri agar tidak terjadi kekerasan. Unjuk rasa yang bersaing itu diselenggarakan oleh faksi-faksi yang berlawanan dari koalisi payung sipil Forces for Freedom and Change (FFC), yang mempelopori demonstrasi pada 2019 silam yang berakhir dengan penggulingan mantan presiden Omar Al-Bashir.

Negara tersebut saat ini dipimpin oleh Abdallah Hamdok sebagai perdana menteri interim di bawah dewan berdaulat yang terdiri dari pemimpin militer dan sipil yang mengawasi pemerintahan transisi hingga pemilihan umum yang dijadwalkan akan diadakan pada 2023 mendatang.

Laporan BBC menyebut bahwa pasukan keamanan mulai menembakkan gas air mata ketika para aktivis yang mendukung pemerintah transisi sipil membakar ban dan mengibarkan bendera Sudan. Sebelumnya, kedua pihak telah menyerukan kepada para pendukungnya agar menahan diri supaya tidak terjadi kekerasan.

Aljazeera melaporkan bahwa sekitar 40 orang terluka atau mengalami kesulitan bernapas setelah pasukan keamanan berusaha membubarkan protes tersebut dengan tembakan peluru dan gas air mata. Dalam sebuah pernyataan, polisi menyebut bahwa terdapat pengunjuk rasa di kota Omdormam yang mencoba menyerang dan membakar kendaraan polisi. 2 Orang tertembak dalam aksi tersebut.

Aksi pada hari Kamis merupakan peringatan revolusi 1964. Beberapa menteri dan pejabat pemerintah terlihat berbaris di berbagai bagian Khartoum. Banyak bisnis di pusat Khartoum ditutup untuk mengantisipasi protes dan karena kehadiran polisi yang ekstensif.

Pada hari Sabtu, rakyat yang mendukung kekuasaan militer berunjuk rasa di depan istana presiden di kota Khartoum. Mereka mengadakan protes terhadap pemerintah transisi yang berkuasa saat ini di bawah perdana menteri Abdalla Hamdok untuk turun dari jabatan. Mereka juga menuntut pihak militer untuk melakukan kudeta.

"Kami membutuhkan pemerintahan militer, pemerintah saat ini telah gagal memberikan keadilan dan kesetaraan bagi kami," kata Abboud Ahmed, seorang pengunjuk rasa, dilansir dari France24.

Para demonstran bahkan mendirikan tenda di luar istana kepresidenan dan terus melanjutkan demonstrasinya dengan menuntut pemecatan pemerintahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok. Pendukung pemerintah menuduh bahwa protes itu didalangi oleh simpatisan rezim Bashir, yang didominasi oleh militer.