Jakarta, IDN Times – Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) mengancam akan menangkap warga yang menggunakan media sosial untuk mengolok-olok kebijakan penanganan pandemik COVID-19.
Berdasarkan penuturan jaksa federal, pengguna media sosial yang melanggar aturan itu dapat dihukum 2 tahun penjara dan denda 200 ribu dirham UEA atau sekitar Rp778 juta. Pemerintah menganggap cibiran dari warganet seputar penanganan COVID-19 sebagai misinformasi yang disebarluaskan, dikutip dari Middle East Eye.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Federal Emergency Crisis and Disasters Prosecution, warganet dilarang untuk menyebarkan foto dan video di media sosial yang berisi ajakan untuk mencemooh kebijakan penanganan COVID-19.
“Oleh karena itu, kami meminta masyarakat untuk menahan diri dari perilaku ini, yang dapat dijerat oleh hukum,” tertulis dalam keterangan tersebut.
Sejak gelombang Omicron dimulai pada akhir tahun lalu, UEA telah menerapkan beberapa langkah untuk menjaga kasus positif tetap rendah, termasuk persyaratan pengujian berkala dalam beberapa pekan terakhir.
Warga di Abu Dhabi membutuhkan hasil PCR negatif setiap dua minggu. Keterangan tes negatif menjadi syarat untuk memasuki gedung-gedung pemerintah
Sementara itu, UEA telah melarang perjalanan ke luar negeri bagi warga negara yang belum mendapat vaksinasi booster. UEA saat ini menjadi tuan rumah Dubai Expo, pameran dunia selama enam bulan yang sejauh ini telah menarik 9 juta kunjungan.
Berdasarkan data Worldometer, UEA telah mencatatkan 790 ribu lebih infeksi COVID-19 sepanjang pandemik, dengan 2.177 kasus kematian.
Dalam sepekan terakhir, rata-rata penambahan infeksi harian di atas 2.500 kasus dalam sehari. Adapun rekor infeksi selama 2022 terjadi pada Minggu (9/1/2022) dengan 2.759 kasus positif dalam sehari.
Kendati begitu, angka kematian tampak stagnan, dengan total kematian sejak 1 Januari 2022 hanya 12 kematian.