Kronologi Lengkap Demo Berujung Kerusuhan di Nepal

Demonstrasi dimulai usai Pemerintah Nepal mengumumkan pemblokiran akses ke 26 platform media sosial populer, termasuk Facebook, Instagram, YouTube, X (Twitter), dan LinkedIn. Alasannya, perusahaan-perusahaan itu dianggap gagal memenuhi tenggat pendaftaran yang diatur dalam regulasi komunikasi dan teknologi informasi.

Langkah ini mengikuti keputusan kabinet dan perintah Mahkamah Agung yang sudah disahkan sejak 2023 yang mewajibkan perusahaan digital membangun kehadiran lokal dan menunjuk pejabat kepatuhan.

Namun, kebijakan tersebut menuai kritik keras. Presiden Digital Rights Nepal, Bholanath Dhungana, mengatakan, pemblokiran itu sebagai pelanggaran hak dasar rakyat.

“Regulasi tidak salah, tetapi penutupan mendadak seperti ini hanyalah bentuk pengendalian pemerintah,” ujar dia.

Pemblokiran juga dinilai ironis karena sebagian besar masyarakat Nepal bergantung pada media sosial untuk pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Dari 30 juta penduduk, jutaan adalah pengguna aktif platform yang diblokir.

Sehari setelah pemblokiran, ribuan mahasiswa dan pemuda mulai turun ke jalan. Mereka memulai aksi dengan menyanyikan lagu kebangsaan, lalu berteriak menolak sikap otoriter pemerintah.

Simbol-simbol unik juga mewarnai protes. Di beberapa lokasi, terlihat demonstran membawa bendera One Piece sebagai bentuk perlawanan kreatif khas anak muda. Bendera ini juga sempat dipakai warga Indonesia yang menunjukkan skeptisme terhadap pemerintah.

"Kami ingin perubahan. Generasi kami tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut," kata salah satu mahasiswa, Ikshama Tumrok (20).

Gelombang protes makin meluas ketika video viral menunjukkan gaya hidup mewah anak-anak pejabat yang dijuluki NepoKids. Gaya hidup itu kontras dengan kesulitan ekonomi rakyat. Isu korupsi pun mencuat sebagai tuntutan utama.

Senin menjadi hari paling berdarah. Ribuan demonstran mengepung gedung parlemen di Kathmandu. Massa menerobos kawat berduri dan mendekati area terlarang. Polisi menanggapinya dengan tindakan keras berupa gas air mata, meriam air, pentungan, peluru karet, bahkan peluru tajam.

Akibatnya, 19 orang tewas, dua di antaranya di Distrik Sunsari, wilayah timur Nepal. Sekitar 400 orang terluka, termasuk lebih dari 100 aparat. Rumah sakit kewalahan menerima korban, banyak di antaranya mengalami luka tembak.

“Saya datang untuk protes damai, tapi pemerintah menembaki kami dengan peluru logam. Tangan saya terluka parah,” kata mahasiswa, Iman Magar (20).

Suasana rumah sakit digambarkan mencekam. Ranjana Nepal, petugas informasi di Rumah Sakit Sipil, mengatakan, belum pernah melihat kondisi penuh korban luka seperti itu sebelumnya.

Pada Senin malam, hanya beberapa jam setelah bentrokan, Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak mengundurkan diri dalam rapat kabinet darurat.

Sehari kemudian, giliran Perdana Menteri KP Sharma Oli menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden Nepal.

“Saya mengundurkan diri efektif mulai hari ini untuk membuka jalan bagi solusi politik,” ujar Oli, tokoh senior Partai Komunis Nepal.

Pengunduran diri dua pejabat penting itu menandai krisis politik serius di tengah ketidakpuasan rakyat yang makin membara. Sejumlah menteri juga mengundurkan diri.

Namun, Menteri Penyediaan Air, Pradeep Yadav mengundurkan diri untuk mendukung protes Generasi Z dan menentang tindakan represif yang dilakukan pemerintah.

"Saudara-saudari muda terkasih, kalian adalah sahabat pertama dan sumber energi saya. Saya mengimbau semua orang untuk tetap tenang dan membimbing serta mendukung kaum muda ke arah yang benar," ujar dia.

Meski pemblokiran media sosial sudah dicabut, protes justru semakin brutal. Ribuan orang membakar gedung parlemen Nepal di Kathmandu, rumah pribadi Oli, serta kantor-kantor pemerintah.

Menteri Keuangan Bishnu Prasad Paudel bahkan menjadi sasaran langsung kemarahan massa. Dalam sebuah video viral, ia terlihat berlari dikejar puluhan orang di jalanan ibu kota. Seorang pemuda menendangnya hingga jatuh menabrak tembok, sebelum akhirnya sang menteri bangkit dan kembali melarikan diri.

Begitu juga dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Nepal Arzu Rana Deuba. Ia menjadi sasaran kemarahan massa. Wajahnya dipukul dan ditendang oleh massa yang menerobos masuk rumahnya.

Dalam video-video menteri di Nepal diamuk massa yang beredar, Arzu terlihat menyeka darah dari wajahnya, dikelilingi oleh para demonstran yang merekamnya. Tak lama kemudian, perempuan berusia 63 tahun itu ditendang dari belakang dan dipukul wajahnya oleh para demonstran yang marah.

Aksi ini menunjukkan kemarahan rakyat tidak hanya ditujukan pada kebijakan pemerintah, tapi juga pada simbol korupsi dan ketidakadilan yang mereka anggap merajalela di kalangan elit politik.

Wali Kota Kathmandu, Balendra Shah, yang populer di kalangan anak muda, mengatakan, protes ini sebagai gerakan otentik Gen Z.

“Kami telah menegaskan, ini murni gerakan Gen Z,” tulisnya di Facebook.

Anak muda Nepal yang jumlahnya hampir setengah dari populasi, kini memimpin gelombang protes. Mereka membawa isu-isu seperti kebebasan berekspresi, keadilan sosial, pemberantasan korupsi, dan perubahan politik yang lebih transparan.

Menurut statistik, sekitar 43 persen penduduk Nepal berusia 15–40 tahun, sementara tingkat pengangguran mencapai 10 persen. Banyak dari mereka merasa tak punya masa depan karena lapangan kerja terbatas dan ekonomi stagnan.

Nepal sudah lama bergulat dengan instabilitas. Negara ini baru menjadi republik pada 2008 setelah mengakhiri perang saudara selama satu dekade yang menewaskan lebih dari 17 ribu orang. Monarki dihapus dan sistem federal diadopsi.

Namun sejak itu, kursi perdana menteri berganti-ganti dengan cepat, sering kali akibat konflik internal partai. Publik menilai para politisi sibuk tawar-menawar kekuasaan, sementara rakyat hidup dalam kesulitan.

PDB per kapita Nepal hanya sekitar 1.447 dolar AS atau sekitar Rp23 juta, salah satu yang terendah di Asia Selatan. Ketimpangan sosial makin terasa ketika video kehidupan mewah keluarga pejabat beredar luas.