Kuba Gelar Referendum untuk Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Referendum ini dihadiri langsung oleh Presiden Miguel Diaz-Canel yang berjalan bersama istrinya ke lokasi pemungutan suara di Siboney. Ia mengungkapkan bahwa kode ini berfungsi menghapus prasangka dan ketabuan di masyarakat Kuba. 

"Ekspektasi saya agar hampir seluruh penduduk Kuba akan memilih 'ya'. Namun, apa pun hasilnya, baik pemenangnya ya atau tidak, perdebatan soal isu ini sudah meningkat di dalam masyarakat kita" ungkap Diaz-Canel, dikutip Reuters.

Presiden berusia 62 tahun itu mengatakan bahwa krisis ekonomi mengakibatkan antrean mendapatkan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar telah meningkatkan kemungkinan adanya protes kepada pemerintah dalam referendum ini. 

"Kami sudah terbiasa soal fakta bahwa terdapat masalah kompleks, di mana terdapat keberagaman. Bahkan, mungkin saja ada orang yang ingin memberikan suara untuk memberikan hukuman kepada pemerintah. Itu juga diperbolehkan," tambahnya.

Menurut keterangan Dewan Elektoral Nasional (CEN), hingga pukul 17.00 waktu setempat, sudah ada 68,91 persen yang ikut dalam referendum ini. Data tersebut didapat menjelang penutupan pemungutan suara pada pukul 18.00. 

Selama proses pemungutan suara, dilaporkan tidak ada permasalahan besar. Namun, terdapat panitia yang terlambat di Guaimaro, Camaguey, sehingga proses pemungutan suara akan dikumpulkan pada laporan selanjutnya, dilaporkan Telesur.

Wakil Presiden CEN, Tomás Amarán Díaz, mengingatkan kepada penduduk bahwa terdapat 23 ribu tempat pemungutan suara di seluruh negeri. Namun, terdapat pula lebih dari 200 tempat lain yang disediakan untuk memilih apabila tidak dapat mengikuti di dekat tempat tinggalnya. 

Tempat pemungutan suara tambahan itu disediakan di beberapa titik strategis, seperti terminal, stasiun, dan hotel. Mayoritas terletak di ibu kota Havana dan sekitarnya. 

Pandangan terhadap pernikahan sesama jenis dan homoseksualitas di Kuba telah berubah signifikan dalam 20 tahun terakhir. Sebelumnya, pandangan ini stigma dan persekusi dalam beberapa dekade terakhir.

Pada 2019, pemerintah berencana memasukkan pernikahan sesama jenis dalam konstitusi baru negara Karibia tersebut. Namun, rencana itu menuai kritik dari Gereja Katolik Kuba dan Konferensi Uskup menolak proposal baru tersebut, dilaporkan Deutsche Welle.

Sejak Februari sampai April, sudah diselenggarakan debat publik massal mengenai hak keluarga yang diselenggarakan di 79 ribu area permukiman di Kuba. Lewat debat publik itu, lebih dari setengah warga memutuskan untuk memodifikasi dokumen aslinya. 

Menurut ilmuwan politik, Rafael Hernandez menyebut bahwa referendum soal pernikahan sesama jenis di Kuba ini adalah aturan hak asasi manusia (HAM) paling penting sejak berlangsungnya revolusi tahun 1959.