Kuba Sebut Sanksi AS buat Negaranya Rugi Besar

12 Sep 2024, 23:48 WIB

Brahm

suasana di Havana, Kuba (unsplash.com/alexanderkunze)

Intinya sih...

Menteri Luar Negeri Kuba mendesak AS mencabut embargo yang telah merugikan ekonomi negaranya.
Laporan dari Kuba menunjukkan kerugian ekonomi akibat embargo AS sebesar 5 miliar dolar AS.
Kuba mengalami pemadaman listrik bergilir dan krisis air bersih, mempengaruhi hampir setengah populasi di ibu kota Havana.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez menekankan bahwa sanksi dan embargo dari Amerika Serikat (AS) telah membuat negaranya rugi besar. Dalam pernyataannya pada Rabu (11/9/2024), dia mendesak agar Washington segera mencabut embargo yang diterapkan kepada Havana.

Sepanjang 2024, ketegangan AS-Kuba sudah beberapa kali terjadi. Pada Maret, Kuba menuding AS mendorong demonstrasi besar-besaran di Santiago. Beberapa bulan kemudian, tensi kembali memanas menyusul singgahnya kapal perang Rusia di Havana.

1. Sebabkan negaranya merugi Rp77 triliun dalam setahun

Rodriguez mengumumkan laporan terkait kondisi ekonomi negaranya imbas embargo AS. Laporan tersebut rencananya akan diserahkan kepada PBB untuk mendesak AS mencabut embargonya kepada negara Karibia tersebut.

"Antara Maret 2023 hingga Februari 2024, embargo AS telah mengakibatkan kerugian besar kepada ekonomi Kuba. Bahkan kerugian ini mencapai angka 5 miliar dolar AS (Rp77 triliun). Kerugian negada mengalami kenaikan signifikan sebesar 189 miliar dolar AS (Rp2,9 triliun)," tuturnya, dikutip Associated Press.

"Jika tidak ada sanksi AS, Kuba akan mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi yang mencapai 8 persen pada 2023. Sebaliknya, Kuba harus menghadapi kontraksi ekonomi 1,9 persen pada tahun lalu. Embargo ini menjadi agresi unilateral yang menjadi ancaman permanen stabilitas Kuba," tambahnya.

Pada Mei lalu, AS tidak lagi memasukkan Kuba sebagai negara yang tidak mau bekerja sama melawan teroris. Namun, Washington masih dimasukkan Havana ke dalam daftar negara pendukung terorisme.

2. Pemadaman bergilir di Kuba sebabkan kelangkaan air bersih

Dalam sebulan terakhir, Kuba sudah dilanda pemadaman bergilir yang diduga akibat kurangnya perawatan jaringan dan pembangkit listrik. Bahkan, pemadaman di negara Karibia itu dilaporkan bisa mencapai 14 jam atau lebih dalam sehari.

Melansir dari EFE, pemadaman ini juga berdampak pada krisis air bersih di sejumlah area di Kuba dalam beberapa hari terakhir. Pekan lalu, matinya listrik telah menyebabkan hampir setengah populasi ibu kota Havana tidak mendapatkan air bersih dalam beberapa jam.

Di sejumlah area di Havana kerap terlihat warga yang membawa tempat air atau pipa untuk mendapatkan suplai air bersih. Dilaporkan ada sekitar 130 ribu warga di Havana yang mengalami kekurangan air bersih.

Sementara itu di tingkat nasional, diperkirakan sudah ada 600 ribu warga Kuba atau 7 persen dari total penduduknya yang terdampak kekurangan air bersih imbas pemadaman bergilir.

3. Kuba minta AS adakan dialog untuk akhiri krisis di negaranya

Pada akhir Agustus, Wakil Menteri Industri Pangan Javier Francisco Aguiar mengungkapkan kesediaannya untuk mengadakan dialog damai dengan AS untuk menyelesaikan masalah antara kedua negara.

"Pemerintah kami mendorong diadakannya dialog dan perdamaian dalam hubungan dengan semua negara. Maka dari itu, kami juga siap untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS dalam menyelesaikan masalah, tanpa adanya pemaksaan," terangnya, dikutip Prensa Latina.

Dalam kesempatan itu, Aguiar juga berterima kasih keapda aktivis asal AS, Manolo de los Santos sebagai pemimpin Teh People's Forum yang bersedia membahas dan membantu mengakhiri blokade AS kepada Kuba.

Ia juga mengapresiasi organisasi non-profit asal AS, The People's Forum yang bersedia menyumbangkan bantuan tepung gandum seberat 800 ton di Kuba.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.