Kuba: Warga Protes Besar, Pemerintah Batasi Media Sosial

Rakyat Kuba sudah terbiasa mengantre. Mereka memiliki budaya itu. Tapi selama pandemik menyerang, antre bahan pokok semakin memanjang di Kuba. Butuh waktu berjam-jam untuk mendapatkan daging cincang, deterjen atau minyak.

Melansir laman The Guardian, warga Kuba bernama Liuba Ivarez harus bangun 03:45 pagi untuk mengantre guna mendapatkan bahan pokok. Ia melakukannya satu minggu tiga kali. Kadang bisa sampai rumah sebelum makan siang, tapi kadang bisa sampai pukul 5 sore.

Ivarez mengatakan "bangun pagi membuat saya migrain, tapi itu satu-satunya cara saya bisa mendapatkan produk ini untuk memberi makan anak-anak saya."

Selama beberapa tahun terakhir, keadaan Kuba dikabarkan semakin memburuk. Dengan ditambah wabah virus corona, hal ini semakin membuat warga Kuba gelisah. Batasan sosial yang meningkat memang membuat negara tersebut memiliki tingkat infeksi paling rendah di kawasan. Tapi masyarakat tidak puas dan menyalahkan pemerintah yang dianggap salah dalam menangani pandemik.

Kuba memiliki fokus mengembangkan vaksin nasional. Vaksin tersebut telah digunakan. Tapi biaya pengembangan dan produksi berbiaya mahal sedangkan negara itu kekurangan dana dan telah mendapatkan embargo dari AS selama puluhan tahun lamanya.

Warga Kuba yang tidak puas terhadap pemerintah karena situasi yang semakin susah, meluapkan kemarahan mereka dengan turun ke jalanan dan melakukan protes. Sebagian besar anak-anak muda. Protes yang terjadi pada hari Minggu dan berlanjut pada Senin adalah proses terbesar di negara tersebut dalam beberapa dekade.

Kuba terlambat dalam mengenalkan teknologi internet kepada warganya, yakni pada tahun 2018. Namun kini dengan cepat, sekitar empat juta warga Kuba telah bisa mengakses teknologi tersebut. Media sosial dengan cepat menjadi favorit dan menjadi lahan obrolan termasuk meluapkan kekecewaan terhadap pemerintah Kuba.

Media sosial juga menjadi senjata yang segera membuat warga Kuba melakukan protes karena unggahan video realtime segera bisa disaksikan oleh warga lainnya. Dengan kondisi seperti itu, pemerintah Kuba diduga membatasi akses terhadap media sosial untuk warganya selama menghadapi protes besar.

Menurut NetBlocks, pengawas internet yang berbasis di London, gangguan akses ke media sosial seperi Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, dan WhatsApp mulai terjadi pada Senin (12/7) sampai hari Selasa sore (13/7). Ada dugaan, pemerintah membatasi arus informasi yang mengalir dengan tindakan tersebut.

Ned Price yang menajabat sebagai juru bicara Departemen Luar Negeri AS pada Selasa meminta pemerintah Kuba untuk menahan diri dan menghentikan pemadaman internetnya.

Melansir laman berita Reuters, gangguan internet di ibukota Havana bahkan sudah terasa sejak hari Minggu, ketika protes pertama terjadi. Menteri Luar Negeri Bruno Rodriguez ketika ditanya apakah pemerintah sengaja membatasi koneksi internet, ia menjawab bahwa situasi di Kuba "rumit."

Rodriguez menjelaskan bahwa pemadaman listrik dapat berdampak pada layanan telekomunikasinya dan dia juga mengatakan "Kuba tidak akan pernah melepaskan hak untuk mempertahankan diri."

Ketika protes pertama terjadi, presiden Miguel Diaz-Canel mengatakan bahwa protes tersebut diatur oleh kontra-revolusioner yang dibiayai oleh musuh lama Perang Dingin Amerika Serikat. Ia juga mengatakan bahwa warga yang ikut protes adalah para provokator dan meminta para pendukungnya untuk turun ke jalan, membela revolusi mereka. Para pendukung Presiden Miguel Diaz-Canel tersebut sebagian besar adalah generasi tua.

Protes anti-pemerintah Kuba yang terjadi dari hari Minggu hingga hari Senin telah meningkat menjadi aksi kekerasan. Para demonstran terlibat bentrok dengan pasukan keamanan yang berjaga.

Melansir CNN, Kementerian Dalam Negeri Kuba pada hari Selasa (13/7) mengatakan bahwa bentrokan pada hari Senin (12/7) telah membuat satu warga tewas. Tapi tidak disebutkan apa penyebab kematian tersebut.

Selain itu, lebih dari 100 orang juga ditangkap oleh pasukan keamanan sejak hari Minggu. Salah satu yang ditangkap adalah seorang jurnalis bernama Camila Acosta yang bekerja untuk surat kabar ABC yang berbasis di Madrid. Jose Manuel Albares yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Spanyol telah menanggapi dan yang menyerukan pembebasannya.

"Spanyol membela hak untuk demonstrasi yang bebas dan damai dan meminta pihak berwenang Kuba untuk menghormati itu. Kami membela hak asasi manusia," kata Albares.

Demonstrasi besar yang terjadi di Kuba telah membuat banyak toko-toko rusak. Banyak mobil terbalik di jalanan ibukota dan banyak dari pasukan keamanan dilaporkan terluka akibat lemparan batu para demonstran.