Kudeta di Depan Mata! Militer Tetapkan PM Sudan sebagai Tahanan Rumah

25 Okt 2021, 16:30 WIB

Perdana menteri Sudan, Abdallah Hamdok (twitter.com/Rogers Atukunda)

Jakarta, IDN Times – Pasukan militer Sudan menetapkan Perdana Menteri Abdullah Hamdok sebagai tahanan rumah. Dilansir Al Jazeera, pasukan militer telah mengepung kediaman perdana menteri sejak Senin pagi sebelum penetapan.

Selain Hamdok, militer juga menahan sejumlah pemimpin sipil lainnya, yakni Menteri Perindustrian, Ibrahim al-Sheikh, Menteri Informasi, Hamza Baloul, Gubernur Khartoum, Ayman Khalid, penasihat perdana menteri, Faisal Mohammad Saleh, dan juru bicara dewan kedaulatan Sudan, Mohammad al-Fiky Suliman.

1. Militer menggulingkan pemerintahan transisi Sudan

Omar Al-Bashir, mantan presiden Sudan yang digulingkan pada kudeta 2019. (twitter.com/Facts East Africa)

Konflik sipil di Sudan berada di ujung tanduk, setelah percobaan kudeta bulan lalu gagal. Kejadian itu menghidupkan wacana pembagian kekuasaan antara kelompok militer dengan sipil, setelah Presiden Omar al-Bashir dilengserkan.

Al-Bashir digulingkan pada 2019 setelah demonstrasi berbulan-bulan terjadi di jalanan. Transisi pemerintahan disepakati untuk mempersiapkan pemilihan umum 2023, setelah al-Bashir dipecat.

Belum ada keterangan dari pihak pemerintah ihwal kondisi terkini di Sudan. Namun, Kepala dewan kedaulatan Sudan, Abel Fattah al-Burhan, diperkirakan akan segera menggelar konferensi pers.

2. Militer menutup jalan dan membatasi komunikasi

PM Sudan Abdalla Hamdok dalam konferensi pres pada acara penandatanganan kesepakatan damai dengan pihak kelompok pemberontak di Juba, Sudan Selatan, pada 3 Oktober 2020. twitter.com/SudanPMHamdok

Koresponden Al Jazeera dari Khortum, Hiba Morgan, mengatakan bahwa akses telekomunikasi kini dibatasi.

“Militer juga telah memblokir semua jalan dan jembatan yang menuju ke kota Khartoum. Kami telah melihat tentara memblokir akses dan mereka memberi tahu kami bahwa ini adalah perintah yang mereka dapatkan,” ujar Morgan.

“Mereka mengatakan akses ke kota Khartoum harus dibatasi, dan ini menimbulkan kekhawatiran karena di situlah lembaga pemerintah berada, di situlah istana kepresidenan dan kantor perdana menteri berada,” tambah dia.

Di sisi lain, tidak ada komentar langsung dari militer. Televisi pemerintah Sudan kini menyiarkan lagu-lagu patriotik.

3. Kelompok sipil serukan perlawanan terhadap militer

Demonstrasi anti-militer di Khartoum, Sudan, pada 30 Juni 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Asosiasi Profesional Sudan (SPA), kelompok politik pro-demokrasi, menyebut langkah militer itu sebagai kudeta dan menyerukan masyarakat untuk turun ke jalan.

"Kami mendesak massa untuk turun ke jalan, menutup semua jalan dengan barikade, melakukan pemogokan buruh umum, dan menggunakan pembangkangan sipil untuk menghadapi mereka (militer)," kata SPA dalam sebuah pernyataan.

Pekan lalu, puluhan ribu orang Sudan berbaris di beberapa kota untuk mendukung pengalihan kekuasaan penuh kepada warga sipil. Mereka menentang kembalinya kelompok militer ke tampuk kekuasaan.

Hamdok sebelumnya menggambarkan perpecahan dalam pemerintahan sementara sebagai “krisis terburuk dan paling berbahaya” yang dihadapi pemerintahan transisi Sudan