Kudeta Militer Sudan: 7 Tewas dan 140 Orang Terluka

26 Okt 2021, 18:49 WIB

Situasi yang terjadi di Sudan usai terjadinya penangkapan para pemimpin Sudan pada Senin, 25 Oktober 2021, waktu setempat. (Twitter.com/AmichaiStein1)

Jakarta, IDN Times – Bentrokan yang dipicu kudeta militer di Sudan pada Senin (25/10/2021) menewaskan tujuh orang dan 140 orang lainnya terluka. Upaya kudeta bermula ketika militer menetapkan Perdana Menteri, Abdullah Hamdok, dan sejumlah anggota kabinetnya sebagai tahanan rumah.

Pemimpin kudeta, Jenderal Abddel Fattah al-Burhan, membubarkan Dewan Kedaulatan. Dewan itu beranggotakan politisi sipil dan militer untuk mengawal transisi pemerintahan, sejak Presiden Omar al-Bashir digulingkan melalui gelombang protes dua tahun silam.

Setelah al-Bashir digulingkan, dibentuklah pemerintahan sementara untuk mempersiapkan pemilihan umum 2023.

1. Militer umumkan keadaan darurat

ANTARA FOTO/REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Dilansir dari ANTARA, Burhan menyatakan negara dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu, dia menegaskan fungsi angkatan bersenjata sebagai penegak keamanan dan keselamatan.

Di tengah penolakan atas kekuasaan militer, Burhan menjanjikan pemilihan umum yang akan digelar pada Juli 2023. Dia juga berjanji akan menyerahkan pemerintahan kepada politikus sipil yang terpilih.

"Apa yang saat ini sedang dialami oleh negara ini adalah ancaman dan bahaya nyata terhadap para pemuda, serta harapan bagi negeri," kata Burhan.

2. Pemerintah minta masyarakat menolak kepemimpinan militer

ANTARA FOTO/REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Kementerian Informasi Sudan, yang masih setia pada Hamdok, mengatakan di Facebook bahwa penetapan situasi darurat menurut undang-undang hanya boleh dilakukan oleh perdana menteri.

Dengan demikian, kata Kementerian, keputusan militer tergolong sebagai aksi kejahatan karena Hamdok masih menjabat sebagai pemimpin yang sah. Hamdok dikenal sebagai ahli ekonomi yang juga mantan pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hamdok ditangkap dan dibawa ke sebuah lokasi yang tak diungkapkan, karena menolak mengeluarkan pernyataan mendukung pengambilalihan kekuasaan, kata Kementerian Informasi.

Kementerian Informasi mendesak semua pihak untuk melakukan perlawanan dan mengatakan bahwa ribuan orang sudah turun ke jalan untuk memprotes kudeta tersebut.

3. Sejumlah pejabat yang ditahan militer

PM Sudan Abdalla Hamdok dalam konferensi pers pada acara penandatanganan kesepakatan damai dengan pihak kelompok pemberontak di Juba, Sudan Selatan, pada 3 Oktober 2020. twitter.com/SudanPMHamdok

Kementerian Informasi menyebutkan bahwa militer telah menahan sejumlah pejabat negara, yakni:

1.    Menteri Perindustrian, Ibrahim al-Sheikh.
2.    Menteri Informasi, Hamza Baloul.
3.    Gubernur Khartoum, Ayman Khalid.
4.    Penasihat perdana menteri, Faisal Mohammad Saleh.
5.    Juru bicara dewan kedaulatan Sudan, Mohammad al-Fiky Suliman.

Para karyawan bank sentral juga mengumumkan akan mogok kerja sebagai protes terhadap kudeta.

Dewan Keamanan PBB kemungkinan akan membahas situasi di Sudan melalui pertemuan tertutup, kata beberapa diplomat.