Lagi! Uni Eropa Jatuhkan Sanksi ke Myanmar terkait Pelanggaran HAM

Mereka yang dikenai sanksi oleh UE adalah menteri energi Myanmar Myo Myint Oo, kepala staf angkatan bersenjata Jenderal Maung Maung Aye, kepala angkatan laut Laksamana Moe Aung dan kepala tiga perusahaan yang menyuplai senjata untuk militer.

Mayor Jenderal Ko Ko Maung, yang merupakan komandan militer regional di negara bagian Kachin, juga masuk ke dalam daftar tersebut. Ia dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Kachin karena mengawasi serangan udara, pembantaian, penggerebekan, pembakaran, dan penggunaan perisai manusia yang dilakukan oleh militer.

Begitu juga dengan Letnan Kolonel Myo Myint yang sebelumnya menjabat sebagai hakim militer. Ia diduga terlibat dalam penjatuhan hukuman mati dan eksekusi terhadap aktivis demokrasi pada Juli 2022.

“Selama masa jabatannya sebagai Hakim Militer, banyak anggota oposisi yang dijatuhi hukuman mati dan penjara. Karena itu, dia bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius sejak kudeta 2021,” demikian pernyataan dari UE.

Melansir Al Jazeera, pemerintah bayangan Myanmar atau Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan kelompok advokasi Burma Campaign UK mengapresiasi langkah UE. Sanksi tersebut dinilai tepat sasaran karena ikut menghukum pihak-pihak yang bekerja sama dengan junta militer.

“Sanksi baru UE ini tepat sasaran, bertujuan untuk membatasi serangan udara dan pasokan senjata dan peralatan, serta menargetkan individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM serius,” kata direktur eksekutif Burma Campaign UK, Anna Roberts.

Meski kebijakan tersebut dinilai sudah tepat, namun Roberts juga mengungkapkan bahwa aksi UE sangat lamban terkait masalah Myanmar.

“UE memiliki pendekatan yang tepat, tetapi mereka bergerak terlalu lambat untuk menerapkan sanksi ini. Penundaan pemotongan sumber pendapatan, senjata, dan peralatan ini telah menelan nyawa,” katanya.

“Dua tahun sejak kudeta, ada ratusan perusahaan dan individu yang seharusnya diberi sanksi, namun belum juga dilakukan,” kata Roberts.

Adapun UE kembali menjatuhkan sanksi mengingat eskalasi kekerasan yang terus berlanjut, termasuk pelanggaran HAM dan ancaman terhadap perdamaian, keamanan serta stabilitas di Myanmar.

Sejak junta militer melakukan kudeta pada 1 Februari 2021 lalu, Myanmar berada dalam kekacauan. Aksi protes rakyat ditanggapi dengan kekerasan dan pembunuhan oleh junta, yang kemudian memicu perlawanan bersenjata di berbagai penjuru negeri

Menurut laporan PBB pada Maret tahun lalu, sekitar 1,2 juta orang telah mengungsi di dalam negeri dan lebih dari 70 ribu meninggalkan negara tersebut. PBB juga menuding junta militer telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pihak militer membantah kekejaman yang terjadi dengan mengatakan mereka melakukan kampanye yang sah demi melawan teroris, dikutip Reuters.