Larang Pegawai Perempuan Pakai Make Up, Pemprov di Suriah Banjir Kritik

Menanggapi reaksi publik, pemerintah provinsi, pada Rabu (28/1/2026), mengklarifikasi bahwa aturan tersebut tidak bertujuan membatasi atau melanggar kebebasan perempuan, melainkan untuk mengatur penampilan profesional dan menghindari riasan berlebihan.

Hingga kini, masih belum jelas sanksi apa yang akan dikenakan kepada mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut, dan apa yang dimaksud dengan penggunaan kosmetik secara berlebihan.

Sejauh ini, tidak ada larangan penggunaan riasan di provinsi-provinsi lain di Suriah, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai motif pemerintah Latakia di balik kebijakan tersebut. Provinsi ini merupakan bagian inti dari wilayah pesisir Alawi dan secara luas dianggap kurang konservatif secara sosial dibandingkan banyak wilayah lainnya di negara itu.

“Ini jelas merupakan pembatasan terhadap kebebasan pribadi. Kami bisa melihat ke mana arah kebijakan ini bergerak. Namun, Anda tidak akan melihat banyak dari kami (kaum Alawi) menyatakan ketidakpuasan secara terbuka atas hal ini,” kata seorang guru dari Jableh, kota mayoritas Alawi di Latakia, tempat terjadinya beberapa kekerasan sektarian terburuk dalam pembantaian tahun lalu.

Ia menambahkan bahwa meskipun meyakini keputusan tersebut menargetkan komunitas Alawi, rasa takut yang mendalam terhadap pemerintah masih mengakar di dalam masyarakat setelah pembunuhan yang terjadi pada Maret 2025.

“Yang terpenting adalah kami tetap hidup dan tidak ada yang membunuh kami,” tambahnya.

Dilansir dari The National, Haid Haid, peneliti senior di Arab Reform Initiative, mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari pola yang lebih luas, di mana gubernur dan pejabat pemerintah mengambil keputusan di tingkat provinsi tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini, menurutnya, menyoroti kelemahan konstitusional dalam kerangka hukum baru Suriah yang masih tidak jelas.

“Keputusan provinsi Latakia yang melarang penggunaan riasan bagi pegawai perempuan di institusi publik dianggap sebagai peraturan tempat kerja yang netral. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kebebasan pribadi, kesetaraan gender, dan kewenangan negara yang berlebihan,” tulis Haid di X.

Banyak warga Suriah juga menumpahkan kekesalan mereka di media sosial. Snack Syria, sebuah situs satir yang membahas isu-isu aktual, mengejek keputusan tersebut dengan menyoroti berbagai persoalan dalam tata kelola Suriah, seperti keterlambatan pembayaran gaji, pengangkutan sampah yang tidak teratur, tingginya biaya hidup dan melonjaknya harga listrik.

“Setelah keberhasilan luar biasa dalam menyelesaikan semua persoalan layanan publik dan penghidupan masyarakat, pemerintah provinsi Latakia mengeluarkan dekret tegas untuk mengakhiri salah satu fenomena paling berbahaya yang mengancam stabilitas masyarakat dan negara: penggunaan riasan,” tulis Snack Syria di X.

Otoritas Suriah saat ini berkuasa setelah kelompok pemberontak yang dipimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) berhasil menggulingkan diktator lama Bashar al-Assad pada Desember 2024. Sebagian besar kelompok pemberontak tersebut memiliki orientasi Islamis. HTS sendiri berakar dari cabang Al-Qaeda di Suriah sebelum akhirnya memutuskan hubungan dengan jaringan tersebut pada 2017.

Sejak berkuasa, pemimpin HTS yang kini menjadi Presiden Suriah, Ahmed Al-Shara, telah berupaya menampilkan citra yang lebih moderat dan inklusif tanpa menerapkan pembatasan resmi terhadap kebebasan pribadi. Meski demikian, sejumlah keputusan dan pernyataan yang dikeluarkan oleh otoritas baru tersebut sempat memicu kontroversi dan kemarahan publik.

Pada Juni 2025, otoritas provinsi Latakia mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk mengenakan pakaian sopan di pantai dan kolam renang, sebuah langkah yang secara luas dianggap menyasar perempuan. Setelah menuai kontroversi, pemerintah menjelaskan bahwa mereka tidak menyerukan penggunaan pakaian tertentu, dan bahwa imbauan tersebut sejalan dengan kebijakan di negara-negara lain di kawasan Timur Tengah.

Selain itu, di kota Al-Tal, dekat Damaskus, otoritas setempat juga melarang pria bekerja di toko pakaian perempuan.