Larangan Vape di Singapura Ketat Jadi Setara Narkoba, Bisa Dipenjara

Vaping telah dilarang di Singapura sejak 2018, dengan denda maksimal 2 ribu dolar Singapura bagi pelanggar. Namun, PM Wong menilai sanksi tersebut tidak lagi cukup.

“Kami akan memperlakukan ini sebagai masalah narkoba, dengan hukuman penjara dan sanksi lebih berat bagi mereka yang menjual vape berbahaya,” tegasnya.

Langkah ini juga mencakup rehabilitasi wajib bagi pengguna yang kecanduan. PM Wong menambahkan bahwa pemerintah akan memperluas penegakan hukum serta meningkatkan kampanye kesadaran publik, khususnya di sekolah dan institut pendidikan tinggi.

Dengan hukuman lebih berat, pengawasan ketat, serta program rehabilitasi, pemerintah berharap dapat melindungi generasi muda dari ancaman kesehatan yang lebih parah.

Ketua Komite Parlemen Pemerintah (GPC) untuk Urusan Dalam Negeri dan Hukum, Vikram Nair, sangat mendukung kebijakan ini. Ia menyatakan bahwa reklasifikasi etomidate sebagai narkoba merupakan langkah penting untuk menekan penyalahgunaan.

“Kaum muda lebih mudah terpengaruh, jadi mereka harus menjadi fokus utama dalam kampanye ini,” ujar Nair, seraya mengingatkan bahwa tren ini mirip dengan generasi sebelumnya yang menghadapi masalah mengendus lem.

Nair menambahkan bahwa vaping sudah marak sejak di perguruan tinggi. Isu vape akan menjadi salah satu agenda penting dalam rapat GPC menjelang sidang parlemen September mendatang.

Sejumlah kementerian dan lembaga juga memperkuat langkah anti-vaping. Menteri Kesehatan Ong Ye Kung menyatakan, etomidate segera dimasukkan ke dalam daftar narkoba di bawah Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, K Shanmugam menegaskan bahwa petugasnya akan membantu Otoritas Ilmu Kesehatan (HSA) dalam pengawasan serta rehabilitasi penyalahguna.

“HSA bahkan membuka lowongan penyelidik khusus untuk menangani Kpod (vape dengan etomidate), dan lebih dari 800 orang telah melamar,” ujar Shanmugam. Kolaborasi dengan otoritas Hong Kong juga dilakukan untuk memperkuat penindakan.