Kantor AFP di Peru. (twitter.com/PeruNewsweek)
Dilansir dari BioBioChile, undang-undang tersebut mulanya sudah dikirimkan kepada Presiden Fransisco Sagasti dan Perdana Menteri Violeta Bermudez sejak Maret lalu dan diobservasi pada bulan April. Namun mulanya hukum tersebut sempat melanggar hak perlindungan sosial dan sistem pensiun swasta lantaran mengosongkan seluruhnya akan mengarah pada inkonstitusional.
Atas hal tersebut, maka pemerintah menyarankan bagi seseorang yang tidak mendaftar kontribusi setidaknya tiga bulan berturut-turut hingga 30 April tahun ini. Maka harus mengakses uang pensiun, tetapi hal tersebut justru diabaikan oleh Komisi Kongres Ekonomi.
Selain itu, dana tersebut tidak hanya digunakan bagi siapapun yang tengah menganggur tetapi ini dapat digunakan secara opsional bagi semua kontributor AFP. Hal ini dikarenakan pandemik mempengaruhi semua anggota baik langsung maupun secara tidak langsung.