Jakarta, IDN Times - Lebanon menyelenggarakan pemilihan umum pada Minggu (15/05/2022). Ini merupakan pemilihan umum pertama sejak keruntuhan ekonomi negara mereka.
Pemilu ini merupakan ujian bagi Hizbullah (Hezbollah) yang didukung Iran dan sekutunya. Pemilu ini akan menjadi jawaban bagi masyarakay internasional apakah Hizbullah dapat mempertahankan mayoritas parlemen di tengah melonjaknya kemiskinan dan kemarahan dari partai mayoritas lainnya.
Sebelumnya, kepastian pemilu Lebanon diambang ketidakpastian selama berbulan-bulan. Pada akhirnya, masyarakat di atas 21 tahun dapat berpartisipasi pada pemilihan tersebut.
Pemungutan suara dibuka pada pukul 07.00 pagi waktu setempat di 15 distrik pemilihan. Warga negara yang berusia di atas 21 tahun dapat memilih di kota dan desa di mana mereka dibesarkan, dilansir Al Arabiya News.
Walau begitu, kampanye terkait pemilu ini dianggap mengecewakan akibat kesulitan ekonomi negara sehingga memakan banyak waktu. Di sisi lain, sudah ada 3,9 juta orang Lebanon memenuhi syarat untuk memilih ketika tempat pemungutan suara.
Terakhir kalinya pemungutan suara di Lebanon diselenggarakan adalah pada 2018 lalu. Kala itu, Hizbullah dan sekutunya berhasil memenangkan pemilu tersebut walau kemenangan tersebut disebut kontroversial. Pasalnya, Hizbullah diduga menggunakan tekanan kepada lawan politik dan konstituen untuk mendapatkan suara.
Hasil tersebut membuat Lebanon dikuasai oleh para anggota parlemen yang dipercaya bekerja sama dengan Pemerintah Iran. Di sisi lain, kemenangan tersebut telah mengurangi pengaruh Arab Saudi di Lebanon kala itu.
Pada pemilu kali ini, Hizbullah mengatakan mereka mengharapkan sedikit perubahan dari susunan parlemen saat ini. Walau begitu, hal tersebut merupakan hal yang tak mudah mengingat sebagian partai oposisi telah bersatu untuk menyingkirkan Hizbullah.
Saat pemungutan suara semakin dekat, pengawas pemilu telah memperingatkan bahwa kandidat agar tak memberikan paket makanan dan voucher bahan bakar yang dikeluarkan untuk keluarga yang terkena dampak krisis keuangan.
Parlemen berikutnya dapat mencetus reformasi yang diperlukan agar memperoleh dana dari International Monetary Fund (IMF). Bantuan IMF dipercaya dapat meredakan krisis ekonomi yang berlangsung di Lebanon.
Pound Lebanon telah kehilangan 95 persen nilainya dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, tabungan masyarakat diblokir di bank serta upah minimum yang diberikan sangat rendah, dilansir France 24.
Upah minimum di Lebanon diketahui tidak akan bisa untuk membeli tangki bensin dan listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Lebih dari 80 persen populasi sekarang dianggap miskin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kebanyakan dari mereka dikabarkan melarikan diri menuju negara-negara Eropa. Pemilihan umum Lebanon kali ini akan jadi kunci reformasi demi pemulihan ekonomi di Lebanon.