Lebih dari 528 Orang Tewas di Sudan, PBB: Krisis Capai Titik Puncak!

01 Mei 2023, 22:00 WIB

Lambang PBB di Markas Besar PBB, New York. (Instagram.com/unitednations)

Jakarta, IDN Times - Pertempuran sengit antara tentara Sudan dengan paramiliter pecah lagi pada Senin (1/5/2023), sekalipun ada perpanjangan gencatan senjata resmi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan krisis kemanusiaan telah mencapai titik puncak.

Lebih dari 500 orang tewas sejak pertempuran meletus pada 15 April antara pemimpin de facto Sudan Abdel Fattah al-Burhan, yang memimpin tentara reguler, dan mantan wakilnya Mohamed Hamdan Daglo, yang memimpin Pasukan Dukungan Cepat paramiliter (RSF).

Jutaan warga Sudan di sekitar ibu kota sejak itu bersembunyi di rumah mereka dengan makanan, air, dan listrik yang semakin menipis, karena pesawat tempur yang melakukan serangan bom telah menarik tembakan hebat dari senjata antipesawat.

“Pesawat tempur terbang di atas Khartoum selatan, dan senjata anti-pesawat ditembakkan ke sana,” kata seorang warga, sementara saksi lainnya mengatakan dia juga mendengar tembakan keras di daerah tersebut, dilansir AFP.

1. Gambaran kondisi di Sudan

Ilustrasi perang/konflik. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jenderal Burhan dan Daglo telah menyetujui beberapa gencatan senjata yang tidak diamati dengan baik, dan memperpanjang gencatan senjata formal terbaru pada Minggu selama 72 jam. Masing-masing pihak berulang kali menyalahkan pihak lain atas pelanggaran yang sering terjadi.

Jutaan orang Sudan terjebak di negara itu, di mana pekerja bantuan termasuk di antara yang tewas, fasilitas kemanusiaan telah dijarah, dan kelompok bantuan asing terpaksa menghentikan semua operasi bantuan.

Pejabat tinggi kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menuju ke wilayah tersebut untuk membantu distribusi bantuan kepada jutaan orang yang hidupnya telah berubah dalam semalam.

“Situasi kemanusiaan mencapai titik puncaknya. Barang-barang penting untuk kelangsungan hidup masyarakat menjadi langka di pusat kota yang paling terpukul, terutama Khartoum. Biaya transportasi keluar dari daerah yang paling parah telah meningkat secara eksponensial, membuat yang paling rentan tidak dapat menemukan tempat yang lebih aman,” katanya.

2. Konflik picu eksodus besar-besaran

Ilustrasi perang/konflik. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sekitar 50 ribu orang telah melarikan diri dari konflik yang berkecamuk, mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Chad, Mesir, dan Republik Afrika Tengah.

Pertempuran itu juga memicu eksodus massal orang asing dan staf internasional, dengan negara-negara di dunia melancarkan evakuasi panik melalui darat, laut dan udara.

Adapun RSF diturunkan dari milisi Janjaweed yang dilepaskan oleh mantan orang kuat Omar al-Bashir di wilayah Darfur Sudan, yang mengarah pada tuduhan kejahatan perang terhadap Bashir dan lainnya.

Lebih memperumit medan perang, Polisi Cadangan Pusat dikerahkan di seluruh Khartoum untuk melindungi properti warga dari penjarahan. Sementara itu, RSF telah memperingatkan agar polisi tidak bergabung dalam pertarungan.

3. Lebih dari 500 orang tewas

ilustrasi Konflik. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sedikitnya 528 orang tewas dan hampir 4.600 orang terluka dalam kekerasan itu, menurut Kementerian Kesehatan Sudan. Namun, mereka tidak bisa memastikan berapa angka pastinya.

Pertempuran juga menyebar ke seluruh Sudan, terutama di wilayah Darfur yang telah lama bermasalah. Para saksi mata melaporkan adanya konflik dan penjarahan yang intens.

Sedikitnya 96 orang dilaporkan tewas di El Geneina, Darfur Barat, kata PBB.

Program Pangan Dunia PBB telah memperingatkan kerusuhan itu dapat menjerumuskan jutaan orang lagi ke dalam kelaparan di negara, di mana 15 juta orang sudah membutuhkan bantuan untuk mencegah kelaparan, dikutip dari The Straits Times.

Hanya 16 persen fasilitas kesehatan yang berfungsi di Khartoum, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, dengan banyak fasilitas yang dikupas.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.