Lembaga Keamanan Lebanon Beri Peringatan 10 Hari Sebelum Ledakan

Laporan dibuat oleh Direktorat Umum Keamanan Negara di Beirut dan turut menjadikan surat yang dikirimkan kepada Presiden Michel Aoun serta Perdana Menteri Hassan Diab sebagai referensi. Surat itu bertanggal 20 Juli 2020.

Salah satu pejabat keamanan senior di Lebanon mengatakan kepada Reuters, surat itu berisi kesimpulan dari temuan oleh tim penyelidikan yudisial yang diresmikan pada Januari lalu. Tim tersebut menyimpulkan bahwa bahan-bahan kimia berbahaya itu harus segera diamankan.

"Ada marabahaya bahwa material ini, jika dicuri, bisa dipakai dalam sebuah serangan teroris," kata sumber tersebut. "Pada akhir investigasi, Jaksa Agung (Ghassan) Oweidat menyiapkan laporan akhir yang dikirimkan kepada otoritas terkait," tambahnya, merujuk kepada surat untuk Aoun dan Diab.

"Saya mengingatkan mereka bahwa itu bisa menghancurkan Beirut jika meledak," tegasnya.

Terungkapnya laporan itu ke publik bisa semakin menyulut kemarahan masyarakat. Setidaknya sejak akhir pekan kemarin, ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes pembiaran dan korupsi oleh pemerintah. Mereka menilai pemerintah tidak peduli pada keselamatan masyarakat sehingga ledakan yang meluluh-lantakkan ibu kota terjadi.

Ini menambah sulit kondisi hidup warga yang sudah terhimpit ekonomi di tengah pandemi. Diperkirakan butuh Rp221 triliun untuk membangun Beirut kembali. Pada saat yang sama, Lebanon sedang di tahap kebangkrutan di mana sistem perbankan mengalami kerugian hingga Rp1.500 triliun.

Maka tidak heran jika suara yang menuntut Diab dan kabinetnya untuk mundur semakin kencang terdengar. Ia pun akhirnya keluar dari posisinya pada Senin 10 Agustus 2020. "Hari ini saya umumkan pengunduran diri saya dari pemerintahan ini," kata Diab, seperti ditayangkan oleh kantor berita setempat.

"Semoga Tuhan melindungi Lebanon," tambahnya.

Dengan mundurnya Diab, kini keputusan berikutnya ada di tangan sang presiden. Melalui akun Twitter kepresidenan, Aoun mengungkap bahwa dirinya meminta Aoun dan kabinetnya untuk menjalankan tugas sampai pemerintahan yang baru terbentuk.