Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. (dok. ANTARA/pri)

Jakarta, IDN Times – Perdana Menteri sementara Malaysia, Muhyiddin Yassin, berharap bisa kembali berkuasa di masa depan. Muhyiddin tercatat sebagai PM Malaysia terpendek dalam sejarah dengan masa kuasa sekitar 18 bulan.

Muhyiddin pada Senin (17/8/2021) resmi melepas jabatannya karena kehilangan dukungan mayoritas parlemen. Kabinet yang dia pimpin dianggap gagal oleh pihak oposisi dalam menangani krisis pandemik COVID-19. Selain itu, sejumlah kebijakan pemerintah juga dianggap melampaui kekuasannya dan berseberangan dengan titah kerajaan.

"Apa yang naik sekarang, mungkin juga akan turun. Tapi apa yang turun sekarang, insya Allah saya akan kembali," kata Muhyiddin pada Jumat (20/8/2021), tidak lama setelah Sultan Abdullah Ahmad Shah mengumumkan Ismail Sabri Yaakob terpilih sebagai perdana menteri baru, sebagaimana dikutip dari The Straits Times.

1. Muhyiddin bantah bila dikatakan kabinetnya tidak menangani pandemik COVID-19

(ANTARA FOTO/Malaysia's Ministry of Health/Muzzafar Kasim/Handout via REUTERS)

Muhyiddin telah menghabiskan lima hari setelah pengunduran dirinya sebagai perdana menteri sementara. Ismail akan dilantik pada Sabtu dan secara resmi mulai mengemban tugasnya.

Pada saat yang sama, Muhyiddin juga menepis isu yang menuduh pemerintah tidak berbuat apa-apa untuk mengelola krisis. Muhyiddin berdalih, selama dia menjabat, belum pernah dia temui warga Malaysia yang kesulitan setelah serangkaian kebijakan penguncian (lockdown).  

“Jadi hanya sekitar satu tahun kami berjuang, dan dalam satu tahun, kami juga mencapainya. Ada semacam catatan. Saya perlu sedikit berdebar karena tidak ada orang lain yang ingin memuji saya dan saya tidak memintanya. mereka memuji saya," kata Muhyiddin, mengacu pada tingkat vaksinasi yang tinggi di Malaysia.

Hingga saat ini, lebih dari setengah populasi orang dewasa Malaysia telah divaksinasi lengkap.

2. Masa jabatan Muhyiddin dipenuhi kebijakan lockdown

Ilustrasi lockdown. IDN Times/Arief Rahmat

Muhyiddin mengklaim bahwa kabinet yang dia bentuk hanya fokus untuk menangani pandemik COVID-19. Salah satu buktinya adalah Malaysia segera menerapkan lockdown pada 18 Maret 2020, sekitar dua minggu setelah Muhyiddin menjabat perdana menteri.

Sepanjang masa jabatannya, hanya beberapa bulan Malaysia membuka kembali aktivitas perekonomian, yaitu pada Juni-Oktober 2020 dan Desember 2020. Muhyiddin kemudian memberlakukan penguncian kedua pada Januari dan mendorong keadaan darurat, yang berlangsung selama tujuh bulan dan berakhir pada 1 Agustus lalu 2021.

Politikus berusia 74 tahun itu terpaksa menerapkan kembali penguncian pada pertengahan 2021 karena lonjakan infeksi akibat varian Delta. Kendati begitu, Malaysia mulai membuka aktivitas bisnisnya secara bertahap, sebab hampir setengah populasinya telah disuntik vaksin COVID-19.

3. Ismail Sabri Yaakob akan dilantik sebagai PM ke-9 Malaysia

Ismail Sabri Yakoob, Perdana Menteri Malaysia. (ANTARA FOTO/Reuters)

Juru bicara Istana Negara Malaysia, Ahmad Fadil Shamsuddin, mengatakan bahwa istana telah menyetujui penunjukkan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia pada Jumat kemarin, sebagaimana dilansir dari Antara.

Menurut Ahmad Fadil, raja telah menerima 'surat akuan bersumpah'. Dalam surat itu, sebanyak 114 anggota parlemen mencalonkan Ismail Sabri Yakoob sebagai perdana menteri.

Pelantikkan, pengangkatan, dan penandatanganan sumpah jabatan Ismail dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (21/8/2021) sekitar pukul 14.30 waktu setempat.

Mundurnya Muhyiddin sekaligus membuat Ismail membawa UMNO kembali ke puncak kekuasaan politik Malaysia. Ismail Sabri merupakan Wakil Presiden UMNO. Ismail semula diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Senior Pertahanan Malaysia.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team