Liburan di Tengah Perang, Pejabat Ukraina Dipecat dari Partai

Pemecatan Tyshchenko sebagai anggota Partai Servant of the People ini diungkapkan oleh juru bicara partai, Yulia Paliychuk pada Jumat. Pernyataan itu dilayangkan setelah mendengar kabar dari laman Kedubes Ukraina di Bangkok sehari sebelumnya. 

Sesuai informasi itu, Tyshchenko direncanakan menghadiri pertemuan dengan perwakilan komunitas Ukraina di Bangkok. Pertemuan yang diselenggarakan di Hotel Novotel itu disebut untuk mendiskusikan perbaikan kooperasi, dilaporkan Interfax.

Sementara, juru bicara Parlemen Ukraina Ruslan Stefanchuk menegaskan bahwa ia tidak pernah menyetujui kunjungan Tyshchenko ke Thailand. Padahal, sesuai aturan martial law, laki-laki usia 18-60 tahun dilarang pergi ke luar negeri. 

Terkuaknya skandal liburan Tyshchenko ke Asia Tenggara ini ada di tengah upaya Zelenskyy dalam mengubah citra pemerintahannya dan memberantas korupsi yang merajalela di Ukraina. 

Mendengar kabar ini, Tyshchenko menjustifikasi kepergiannya ke Thailand dini dengan mengklaim bahwa ia sedang mengemban tugas besar. Ia menambahkan bahwa kepemimpinan Servants of the People tahu rencana kunjungannya ke Asia. 

"Saya tidak menyembunyikan lokasi kepergian saya. Semua pertemuan saya semata untuk kepentingan negara dan didokumentasikan. Saya mengingatkan Anda bahwa saya adalah wakil pemimpin grup persahabatan dengan Vietnam" tutur Tyshchenko, dilansir Kyiv Post.

"Dokumen relevan sudah ditandatangani terkait urusan yang sudah dikerjakan lebih dari dua minggu ini. Saya mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan saya. Kami mencapai persetujuan diplomatik untuk mendukung Ukraina. Sesuai perintah dari petinggi parlemen, Asia sekarang menjadi prioritas kami" imbuhnya. 

Pemerintah Ukraina sudah menyetujui undang-undang melarang pejabat negara pergi ke luar negeri di tengah perang. Pernyataan ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Ukraina, Denys Shmyhal pada Jumat (27/1/2023). 

"Tidak boleh ada lagi perjalanan ke luar negeri untuk berlibur bagi pejabat publik, termasuk anggota parlemen, pemerintahan, pejabat lokal, kejaksaan, hakim, dan sejumlah pejabat lainnya" tutur Shmyhal, dikutip RFE/RL. 

Pada Senin (23/1/2023) Zelenskyy mengumumkan larangan pejabat pergi ke luar negeri di luar kepentingan negara. Ia juga mengucapkan sudah menyetujui dekrit yang berlaku bagi semua pihak yang seharusnya bekerja untuk negara.