Jakarta, IDN Times - Pemerintah Jepang, pada Jumat (16/6/2023), sedang mempersiapkan bantuan militer untuk Filipina. Dukungan itu diharapkan bisa memperkuat keamanan maritim Manila dan melindungi sisi barat Taiwan, ujar para pejabat Tokyo.
Bantuan itu menyusul kekhawatiran bahwa China akan menyerang Taiwan hingga memicu konflik yang merembet ke Filipina. Sebagai antisipasi, Jepang mempersiapkan sejumlah bantuan yang memungkinkan pasukannya ditempatkan di Manila.
Dilansir Reuters, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sebelumnya memperingatkan konflik seperti di Ukraina bisa terjadi di Asia Timur.
Oleh karena itu, Kishida menawarkan bantuan militer kepada negara-negara yang juga khawatir. Termasuk memasok radar ke Filipina yang dinilai pejabat Tokyo untuk menutup celah pertahanannya.
“Sangat berguna memberikan radar ke Filipina karena itu berarti kami dapat berbagi informasi tentang Selat Bashi,” kata pensiunan laksamana Katsutoshi Kawano, mengacu pada jalur air yang memisahkan Filipina dan Taiwan.
Tiga pejabat Tokyo yang terlibat perencanaan strategi keamanan nasional, lewat syarat anonim mengatakan, Amerika Serikat (AS) menasihati Jepang mengenai alutsista yang perlu disuplai ke Filipina.
Saran tersebut diberikan AS karena hubungan Jepang-Filipina tergolong erat di bidang pertahanan. Namun, salah seorang pejabat Tokyo mengatakan bantuan itu adalah inisiatif tersendiri, bukan desakan dari Washington.
"Kami sedang dalam proses memilih peralatan yang dapat digunakan untuk pemantauan dan keamanan maritim. Kami belum tahu persisnya seperti apa," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Jepang.
Hingga kini, belum ada tanggapan dari Kementerian Luar Negeri Filipina soal bantuan yang dipersiapkan Jepang.
Pada Jumat, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, bertemu dengan timpalannya dari Jepang dan Filipina di Tokyo. Sullivan bersama Takeo Akiba dan Eduardo Ano membahas soal kerja sama keamanan.
“Ketiganya membahas berbagai tantangan keamanan regional, termasuk yang berkaitan dengan Laut China Selatan dan Laut China Timur, serta Korea Utara. Selain itu, mereka menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.” demikian pernyataan pers bersama, dikutip dari The Straits Times.
Setelah pertemuan itu, Sullivan mengatakan bahwa mereka telah memusatkan perhatian pada lingkungan keamanan yang sedang bergejolak.
Adanya UU soal batas ekspor alutsista membuat Jepang kesulitan mengirim bantuan. Terutama untuk memasok senjata mematikan ke negara yang diinvasi seperti Ukraina.
Pada Desember 2022, Kishida mengumumkan kenaikan anggaran untuk belanja pertahanan Jepang. Tak hanya itu, dia mengatakan bakal meninjau aturan batas ekspor senjata.
“Bantuan militer Jepang ke Filipina akan berkembang selangkah demi selangkah dan harapan saya adalah bahwa itu akan berubah untuk memasukkan senjata mematikan seperti rudal anti-kapal," kata Kawano, yang menjabat sebagai kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) selama lima tahun hingga 2019.
Kawano dan pejabat pemerintah Tokyo lainnya memperkirakan, Filipina akan mengizinkan Jepang mengakses pangkalan militernya seperti AS. Kesepakatan itu memungkinkan pesawat SDF berpatroli di Laut China Selatan. Serta dapat memantau perairan timur Taiwan dari pulau Yonaguni, Jepang.
Peluang Jepang agar bantuan militernya diterima Filipina tampaknya terbuka lebar. Pada Februari 2023, militer Tokyo-Manila sepakat bekerja sama dalam bantuan untuk bencana, mengutip TRT World.