LSM Sedunia Desak DK PBB Beri Sanksi Embargo Senjata ke Myanmar

06 Mei 2021, 20:20 WIB

Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Jakarta, IDN Times - Lebih dari 200 organisasi global nonpemerintah (LSM) mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk memberlakukan embargo senjata kepada Myanmar. Mereka menilai, di tengah krisis kemanusiaan yang tak kunjung mereda, tindakan konkret lebih diperlukan daripada pernyataan yang bersifat rektorik belaka.

Dilansir dari Channel News Asia, sekumpulan LSM tersebut menilai junta Myanmar telah mempertontonkan ketidakpedulian yang tidak berperasaan terhadap kehidupan manusia. Berdasarkan data yang dihimpun Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sedikitnya 769 orang, termasuk 51 anak-anak, tewas akibat bentrokan antara kelompok sipil anti-kudeta dengan aparat. Angka itu belum termasuk ratusan orang yang hilang tanpa jejak.

“Tidak ada pemerintah yang boleh menjual satu peluru pun ke junta dalam keadaan seperti ini. Menerapkan embargo senjata global ke Myanmar adalah langkah minimum yang diperlukan Dewan Keamanan untuk menanggapi kekerasan militer yang meningkat,” demikian keterangan lembaga tersebut pada Rabu (5/5/2021).

1. Mendesak Inggris untuk memulai diskusi embargo senjata

emblem PBB (instagram.com/unitednations)

Dewan yang beranggotakan 15 negara telah mengeluarkan beberapa pernyataan sejak kudeta terjadi pada 1 Februari 2021. Mereka menuntu pemulihan demokrasi, mengecam penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai, dan menuntut pembebasan tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi.

DK PBB juga menekankan, pentingnya menghormati hak asasi manusia serta mengupayakan dialog dan rekonsiliasi sebagaimana desakan ASEAN sebagai langkah awal untuk mengakhiri konflik. Namun, pernyataan sikap dari DK PBB bak angin berlalu.

Atas dasar itulah LSM global mendesak Inggris selaku Ketua DK PBB untuk menyusun resolusi dan memulai negosiasi tentang embargo sejata global. "Ini akan menunjukkan kepada junta bahwa tidak akan ada lagi bisnis seperti biasa", kata LSM tersebut.

“Waktu untuk pernyataan telah berlalu. DK harus membawa konsensusnya tentang Myanmar ke tingkat yang baru dan menyetujui tindakan segera dan substantif,” sambung dia.

2 Tidak boleh ada satupun negara yang menjual senjata kepada Myanmar

Default Image IDN

Secara mendetail, embargo senjata global PBB harus melarang seluruh negara untuk menyediakan pasokan langsung atau tidak langsung, penjualan atau transfer, apakah itu senjata, amunisi, perangkat militer, peralatan komunikasi dan pengawasan, serta alutsista kepada Myanmar.

“Bantuan intelijen juga harus dilarang,” tambahnya.

Advokat Senior Amnesty International PBB Lawrence Moss menyampaikan, melalui konferensi pers virtual, saat ini masih banyak negara yang menjadi pemasok senjata untuk Myanmar.

Mengutip penelitian dan informasi Amnesty dari sumber tepercaya lainnya, dia mengatakan Rusia telah memasok pesawat tempur dan helikopter serang ke Myanmar.

Sementara Tiongkok telah memasok pesawat tempur, senjata angkatan laut, kendaraan lapis baja, drone pengintai, dan membantu peningkatan kapasitas industri angkatan laut Myanmar. Lebih mengkhawatirkan lagi, Beijing dikabarkan juga memasok senjata kepada etnis pemberontak, salah satunya Tentara kemerdekaan Kachin.

Moss menambahkan, Ukraina juga telah memasok militer Myanmar dengan kendaraan lapis baja dan terlibat dalam produksi bersama kendaraan lapis baja di Myanmar. Turki telah menyediakan senapan dan selongsong peluru. India telah menyediakan kendaraan lapis baja, pengangkut pasukan, dan peralatan angkatan laut termasuk kapal selam dengan torpedo. Serbia telah mencatat transfer sejumlah kecil sistem artileri dan senjata kecil.

Israel telah memasok kapal fregat dan kendaraan lapis baja ke Myanmar, bersamaan dengan pelatihan polisi, meski sempat berhenti pada 2017. Moss memperkirakan Israel masih menyediakan peralatan pengawasan. Korea Selatan mentransfer sistem serangan amfibi pada 2019, tetapi mengumumkan penghentian ekspor militer lebih lanjut setelah kudeta.

3. Sangat sulit untuk meloloskan reolusi embargo di DK PBB

Ilustrasi PBB (ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria)

Kendala yang menghalangi lahirnya resolusi tersebut adalah penentangan dari Tiongkok dan Rusia. Jangankan untuk menjatuhkan sanksi, mereka bahkan tidak meloloskan resolusi yang memberi kutukan dan kecaman terhadap pelengseran kekuasaan yang dilakukan oleh Jenderal Min Aung Hlaing.

Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun menyampaikan, sebagai negara tetangga Myanmar, Tiongkok akan lebih menekankan upaya diplomatik dan tidak mendukung instrumen sanksi, dengan dalih korban sesungguhnya dari sanksi adalah masyarakat bukan pejabat atau elit pemerintah.

Berseberangan dengan Zhang Jun, Moss menuturkan bila embargo senjata tidak akan melukai rakyat biasa dalam apapun bentuknya. “Saya harap Cina akan mempertimbangkannya,” harapnya.

Direktur eksekutif Global Center for the Responsibility to Protect Simon Adams menambahkan, rezim pembunuh Myanmar seharusnya tidak diizinkan membeli bom.

“Saya pikir kita semua memiliki keprihatinan bahwa negara (Myanmar) bisa menjadi negara gagal, konflik bersenjata bisa meningkat. Embargo senjata sekarang juga merupakan semacam pencegahan terhadap krisis pengungsi yang mengalir melintasi perbatasan di wilayah tersebut, dan konflik bersenjata yang tidak menguntungkan siapa pun,” kata Adams.