Macron Tunjuk Michel Barnier Jadi PM Prancis, Akhiri Kebuntuan Politik

06 Sep 2024, 17:39 WIB

Leo Manik

Perdana Menteri Prancis, Michel Bernier. (x.com/@MichelBarnier)

Intinya sih...

Michel Barnier, Perdana Menteri Prancis baru, berjanji fokus pada pendidikan, keamanan, dan pengendalian imigrasi.
Tantangan terbesar Barnier adalah mendapatkan dukungan mayoritas parlemen untuk bertahan dari mosi tidak percaya dan menyusun anggaran 2025.
Penunjukan Barnier menuai reaksi beragam dari spektrum politik Prancis, dengan koalisi sayap kiri mengecam keputusan ini sebagai penolakan demokrasi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakhiri dua bulan kebuntuan politik dengan menunjuk Michel Barnier sebagai Perdana Menteri baru pada Kamis (5/9/2024). Barnier, mantan perunding Brexit Uni Eropa berusia 73 tahun, menjadi Perdana Menteri tertua dalam sejarah Republik Kelima Prancis.

Penunjukan ini terjadi hampir dua bulan setelah pemilihan umum kilat Juni lalu membelah parlemen. Barnier yang dikenal sebagai politisi konservatif kini menghadapi tugas berat membentuk pemerintahan yang dapat bertahan di Majelis Nasional yang terpecah menjadi tiga blok politik besar.

"Prancis telah sampai pada momen yang serius. Semua kekuatan politik harus dihormati dan didengarkan, dan saya maksudkan semuanya," ujar Barnier dalam pidato pertamanya sebagai Perdana Menteri, dilansir dari BBC.

1. Barnier janjikan pendidikan dan keamanan jadi prioritas

Dalam pidatonya, Barnier berjanji untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Prancis.

"Saya akan merespons sebaik mungkin tantangan, kemarahan, rasa diabaikan dan ketidakadilan yang terlalu umum di kota-kota, daerah, dan pedesaan kita," ujarnya.

Perdana Menteri baru ini menetapkan pendidikan, keamanan, dan pengendalian imigrasi sebagai prioritas utama pemerintahannya. Ia juga berkomitmen untuk mengatakan kebenaran kepada rakyat Prancis tentang tantangan keuangan dan lingkungan yang dihadapi negara.

Tantangan terbesar Barnier adalah mendapatkan dukungan 289 anggota parlemen dari total 577 kursi untuk bertahan dari kemungkinan mosi tidak percaya. Selain itu, ia harus segera menyusun anggaran Prancis 2025 dan mengajukan rancangannya ke Majelis Nasional sebelum 1 Oktober 2024.

"Saya akan mendekati peran ini dengan kerendahan hati dan tekad. Akan lebih banyak tindakan daripada kata-kata," kata Barnier, dilansir The Guardian.

2. Sayap kiri kecam penunjukan sebagai penolakan demokrasi

Penunjukan Barnier menuai berbagai reaksi dari spektrum politik Prancis. Koalisi sayap kiri, yang memenangkan jumlah kursi terbanyak dalam pemilihan Juni lalu, mengecam keputusan ini sebagai penolakan demokrasi.

"Pemilihan telah dicuri dari rakyat Prancis," ucap Jean-Luc Mélenchon, pemimpin partai La France Insoumise.

Sementara itu, Partai Sosialis berencana menantang penunjukan Barnier dengan mengajukan mosi tidak percaya.

Di sisi lain, Marine Le Pen dari partai sayap kanan Rali Nasional (RN) menyatakan tidak akan bergabung dalam pemerintahan Barnier. Namun, ia mengatakan bahwa Barnier setidaknya tampak memenuhi persyaratan awal RN sebagai seseorang yang menghormati kekuatan politik yang berbeda.

Presiden Macron, dalam pernyataannya, menekankan bahwa penunjukan Barnier bertujuan untuk menjamin stabilitas dan persatuan yang lebih luas. Istana Elysée menyatakan Barnier diberi tugas membentuk pemerintahan yang menyatukan dalam pelayanan kepada negara dan rakyat Prancis.

3. Jajak pendapat: 51 persen pemilih ingin Macron mundur

Penunjukan Barnier terjadi di tengah situasi politik yang semakin rumit di Prancis. Sebuah jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa 51 persen pemilih Prancis berpikir Presiden Macron harus mengundurkan diri. Hal ini menggambarkan ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinannya.

Meskipun demikian, Macron tetap bertahan, dan masa kepresidenannya akan berlangsung hingga 2027. Namun, menariknya, Édouard Philippe, yang menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Macron pada 2017, telah mengajukan namanya tiga tahun lebih awal untuk pemilihan presiden berikutnya.

Di tingkat internasional, penunjukan Barnier mendapat sambutan positif. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyambut baik pencalonannya. Ia mengatakan bahwa Barnier memiliki kepentingan Eropa dan Prancis di hatinya. Sementara itu, juru bicara Perdana Menteri Inggris menyatakan harapan untuk bekerja sama pada prioritas bersama, termasuk menangani migrasi ilegal dan mendukung Ukraina.

Dengan tantangan yang ada, Barnier dinilai akan membutuhkan seluruh keterampilan politiknya untuk menjembatani perpecahan di parlemen dan memimpin Prancis melewati masa-masa sulit ini.

"Apa yang kita harapkan dari seorang perdana menteri? Bahwa mereka mengatakan kebenaran, bahkan jika itu sulit," ujar Barnier.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.