Ilustrasi LGBT (IDN Times/Arief Rahmat)
Berdasarkan laporan Politico, dalam kancah politik domestik, banyak aktivis kesetaraan gender mengira mereka akan perlu perjuangan keras ketika berhadapan dengan Mahkamah Agung. Ini karena Kongres telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memikirkan cara melindungi orientasi seksual seseorang, tapi gagal meloloskan aturan apa pun.
Ketua Mahkamah Agung Neil Gorsuch, yang ditunjuk langsung oleh Trump untuk mengisi jabatan tersebut, menjelaskan salah satu alasan mengapa perlindungan LGBT di tempat kerja sangat krusial.
Menurut mayoritas hakim, laki-laki dan perempuan yang identitas seksual mereka sesuai dengan jenis kelamin biologis menikmati proteksi dari negara. Begitu juga dengan mereka yang heteroseksual atau menyukai lawan jenis.
Perilaku mereka tak pernah dipertanyakan secara legal baik di tempat kerja maupun di masyarakat. Oleh karena itu, tidak memberikan perlindungan yang setara bagi kelompok LGBT berarti negara telah ikut melanggengkan diskriminasi berdasarkan identitas dan orientasi seksual--yang mana ini diharamkan oleh Undang-undang Hak Sipil.
"Seorang pemberi kerja yang memecat satu individu karena dia homoseksual atau transgender, berarti memecatnya karena perilaku atau tindakan yang tak pernah dipertanyakan di antara anggota seks yang lain," kata Gorsuch, seperti dikutip The Washington Post.
"Seks berperan penting dan tanpa tedeng aling-aling dalam putusan ini, benar-benar sesuai larangan Pasal VII," dia melanjutkan.