Mahkamah Agung India Bebaskan Pemimpin Oposisi Arvind Kejriwal 

Biro Investigasi Pusat (CBI) India menuduh Kejriwal dan anggota senior partainya terlibat dalam skema korupsi besar-besaran. Mereka dituduh menerima suap senilai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp15,4 triliun) dalam dugaan penipuan perizinan minuman keras di Delhi. Kebijakan kontroversial ini diperkenalkan oleh pemerintahan Kejriwal pada November 2021 dengan tujuan mengurangi penjualan pasar gelap dan meningkatkan pendapatan.

Kejriwal dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa penangkapannya ilegal dan merupakan konspirasi politik yang dirancang oleh pemerintah untuk melemahkan oposisi menjelang pemilihan.

Pemerintah pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi membantah keterlibatan dalam kasus tersebut. Mereka menegaskan bahwa CBI bertindak secara independen dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan.

Pembebasan Kejriwal diharapkan memberikan dorongan besar bagi Partai Aam Aadmi (AAP) yang dipimpinnya. AAP, yang telah memerintah Delhi sejak 2013, saat ini sedang berjuang untuk memperluas pengaruhnya di luar ibu kota. Dilansir dari Al Jazeera, pembebasan ini terjadi pada saat yang krusial, menjelang pemilihan regional di negara bagian Haryana bulan depan, di mana AAP berusaha memperluas basis dukungannya.

Manish Sisodia, mantan wakil kepala menteri Delhi yang juga telah dibebaskan dengan jaminan dalam kasus yang sama, menyambut baik keputusan tersebut.

"Hari ini, sekali lagi kebenaran telah menang dalam pertarungan melawan kebohongan dan konspirasi," ujar Sisodia.

Dilansir dari BBC, meskipun dibebaskan, Kejriwal masih menghadapi pembatasan yang signifikan. Mahkamah Agung melarangnya menghadiri kantor pemerintah, mengadakan pertemuan dengan pejabat, atau menandatangani dokumen tertentu. 

Kasus Kejriwal telah menarik perhatian internasional, dengan Amerika Serikat dan Jerman mengomentari penangkapannya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, menyatakan bahwa Washington memantau dengan cermat penangkapan tersebut dan tindakan yang diambil terhadap partai-partai oposisi di India. Pernyataan ini mengundang keberatan keras dari Delhi, yang menganggapnya sebagai campur tangan dalam urusan internal.

Kritikus Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Modi sering menuduh partai tersebut menggunakan lembaga investigasi untuk menargetkan pemimpin oposisi secara tidak adil. Tuduhan ini semakin intensif menjelang pemilihan umum Juni 2024, di mana Modi berhasil kembali berkuasa namun dengan dominasi yang jauh berkurang.

Kejriwal, seorang mantan aktivis anti-korupsi yang memenangkan Penghargaan Ramon Magsaysay pada 2006, tetap menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap Modi. Partainya kini menjadi bagian dari INDIA, sebuah blok oposisi yang dipimpin oleh Partai Kongres.