Jakarta, IDN Times - Mahkamah Agung Venezuela memutuskan mendukung kemenangan Presiden Nicolas Maduro dalam pemilihan presiden bulan lalu. Keputusan pada Kamis (22/8/2024) ini, menguatkan Dewan Pemilihan Nasional yang menetapkan Maduro sebagai pemenang.
Hasil pemilu Venezuela telah ditentang oleh pihak oposisi, yang menganggap kandidatnya sebagai pemenang. Pihak internasional juga banyak yang menganggap pemilihan di negara Amerika Latin itu berlansung dengan tidak adil.
Dilansir Reuters, Caryslia Rodriguez, pemimpin Mahkamah Agung, mengatakan telah meninjau materi dari otoritas pemilu dan menyetujui Maduro memenangkan pemilu. Dia juga menambahkan keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding.
"Hasil pemilihan presiden pada 28 Juli yang dirilis oleh Dewan Pemilihan Nasional, di mana Nicolas Maduro terpilih sebagai presiden republik, telah divalidasi," kata Rodriguez.
Dewan Pemilihan Nasional telah mengatakan sejak malam pemilihan bahwa Maduro memenangkan lebih dari separuh suara, tapi belum menerbitkan penghitungan lengkap.
Pihak oposisi mengatakan pengadilan itu tidak memiliki hak konstitusional untuk melaksanakan fungsi elektoral apa pun, sehingga keputusannya tidak sah.
"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan tidak dapat dipindahtangankan. Organ negara berasal dari dan tunduk pada kedaulatan rakyat," kata Edmundo Gonzalez Urrutia, calon presiden dari pihak opisisi dalam unggahan di media sosial setelah putusan tersebut.
Pihak oposisi telah mempublikasikan secara daring apa yang disebutnya sebagai 83 persen penghitungan mesin pemungutan suara, yang memberikan kandidatnya Gonzalez dukungan kuat sebesar 67 persen.
Dilansir DW, pada Jumat, tetangga Venezuela menolak keputusan pengadilan tersebut dalam pernyataan bersama. Pemerintah Argentina, Kosta Rika, Chili, Ekuador, Amerika Serikat (AS), Guatemala, Panama, Paraguay, Peru, Republik Dominika, dan Uruguay mengatakan putusan pengadilan tersebut dibatalkan karena kurangnya independensi dan imparsialitas.
Secara terpisah, Departemen Luar Negeri AS mengatakan pengesahan pengadilan atas kemenangan pemilu Maduro "tidak memiliki kredibilitas". Hal itu karena terdapat banyak bukti yang menujukkan Gonzalez menerima suara terbanyak.
"Lembar penghitungan suara tingkat daerah pemilihan yang tersedia untuk umum dan diverifikasi secara independen menunjukkan pemilih Venezuela memilih Edmundo Gonzalez sebagai pemimpin masa depan mereka," kata Vedant Patel, juru bicara Departemen Luar Negeri AS.
"Kami memperingatkan tentang kurangnya independensi dan imparsialitas Mahkamah Agung dan CNE yang telah memainkan peran dalam mesin represif negara," tulis postingan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutip pernyataan panel pencari faktanya.
"Pemerintah menggunakan pengaruh yang tidak semestinya terhadap keputusan Mahkamah Agung" kata ketua panel Marta Valinas.
Pada Jumat, Jaksa Agung Tarek Saab, sekutu Maduro, mengumumkan pemimpin oposisi Gonzalez telah dipanggil untuk bersaksi sehubungan dengan klaimnya sebagai pemenang sah pemilu dan apakah ia berada di balik publikasi data pemilu atau tidak.
"Dalam beberapa jam ke depan, warga negara Edmundo Gonzalez Urrutia akan dipanggil oleh Kementerian Publik ini berdasarkan investigasi yang sedang berlangsung, sehingga dapat memberikan kesaksian tentang tanggung jawabnya, di mana ia menyatakan dirinya bertanggung jawab atas laman web yang merampas kewenangan dan yurisdiksi yang hanya menjadi kewenangan otoritas pemilu," kata Saab.
Maduro telah meminta pengadilan untuk memverifikasi hasil pemilu. Hakim pengadilan memanggil semua kandidat untuk menyerahkan salinan hasil penghitungan suara yang menjadi hak mereka menurut hukum.
Gonzalez tidak hadir dalam pemanggilan tersebut. Pihak oposisi mengatakan pengadilan, meskipun secara konstitusional independen, tapi beroperasi sebagai bagian dari partai yang berkuasa.
Rodriguez mengatakan kegagalan pihak oposisi untuk menyerahkan salinannya dan ketidakhadiran Gonzalez merupakan tindakan tidak hormat yang terang-terangan, yang menyebabkan Gonzalez dikenai sanksi.
Pemimpin oposisi Maria Corina juga sedang diselidiki atas beberapa kejahatan, termasuk dugaan menghasut anggota militer untuk melakukan kejahatan, setelah ia dan Gonzalez meminta pasukan keamanan untuk menegakkan hasil pemilu.