Kyiv, IDN Times - Sejak Kamis (14/01) Mahkamah HAM Eropa telah menerima gugatan dari Ukraina atas dugaan pelanggaran HAM di Krimea. Pengajuan pengusutan ini terkait dengan tudingan dari Ukraina terhadap pelanggaran HAM ketika wilayah semenanjung di Laut Hitam tersebut dianeksasi oleh Rusia tahun 2014 lalu.
Bahkan menurut mahkamah yang berkantor pusat di Kota Strasbourg, Prancis tersebut menyimpulkan apabila bukti yang diajukan oleh Ukraina sudah memenuhi syarat dan dapat diterima.
Pada hari Kamis (14/01) Mahkamah HAM Eropa (ECHR) menyetujui permintaan Ukraina yang menuding Rusia telah melakukan sejumlah pelanggaran HAM di wilayah Krimea. Dugaan pelanggaran tersebut dilakukan ketika Rusia menganeksasi wilayah semenanjung Laut Hitam yang sebelumnya masuk sebagai wilayah Ukraina.
EHCR telah menguji komplain dari Ukraina dan menemukan bukti yang cukup apabila terdapat pelanggaran hak asasi manusia di Krimea. Namun tudingan dari Ukraina tidak semuanya memiliki bukti yang kuat, termasuk mengenai tuduhan Rusia melakukan pembunuhan dan penembakan di wilayah tersebut, dilansir dari AP News.
Melansir dari AP News, Ukraina memberikan argumen dalam komplainnya bahwa Rusia bertanggung jawab atas berbagai aksi pelanggaran hak asasi manusia di Krimea. Di sisi lain, kelompok HAM Internasional juga menuding adanya beragam pelanggaran hak di Krimea, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, pertemuan secara damai, hujatan terhadap aktivis pro-Ukraina dan anggota komunitas Tatar Krimea.
Sebelumnya Rusia sudah menganeksasi Krimea pada 2014 dan menjadi pengambilalihan teritorial terbesar sejak Perang Dunia II. Bahkan aksi tersebut dilancarkan hanya berselang beberapa minggu usai Presiden Ukraina kala itu, Victor Yanukovych pergi ke Moskow untuk menghindari demo Maidan, dilansir dari Euronews.
Aksi tersebut dilakukan oleh kelompok bersenjata bernama little green men yang menguasai fasilitas penting dan tempat pengecekan di Krimea. Sebelumnya Putin juga menyangkal bahwa pasukan itu adalah Rusia, namun kemudian ia mengakuinya.
Pada bulan Maret, Rusia sudah menguasai seluruh semenanjung dan pada tanggal 16 Maret, Krimea melakukan referendum untuk bergabung dengan Rusia dengan hasil 96,7 persen bersedia untuk bergabung. Akan tetapi voting tersebut diketahui sengaja dimanipulasi.
Merespon berita ini, Menteri Hukum Rusia mengatakan bahwa dirinya akan tetap melawan tuduhan tersebut dan melihat apabila sejumlah klaim bahkan tidak memiliki bukti. Pada hari Kamis lalu ia juga mengatakan,
"Kasus-kasus yang dituduhkan meliputi pembunuhan warga sipil merupakan, penangkapan tak mendasar, intimidasi jurnalis asing, penangkapan tentara Ukraina secara ilegal, dan diskriminasi terhadap etnis Ukraina"
Keputusan ini mengartikan bahwa pengadilan akan menyidik substansi tuduhan dan bisan mengakitbatkan permasalahan yang berkepanjangan. Parlemen kali ini menghadirkan juri asal Ukraina dan Rusia, termasuk juga Jerman, Inggris, Ceko dan Azerbaijan. Pengadilan tersebut juga melihat adanya permasalahan antara negara di Krimea, Ukraina Timur dan Laut Azov. Termasuk adanya 7 ribu aplikasi individu yang seharusnya didengar.