Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi Polandia pada hari Kamis (7/10/2021) memutuskan menolak mengutamakan hukum Uni Eropa (UE) di atas hukum Polandia dalam sistem peradilan. Keputusan ini akan membuat hubungan Polandia dengan blok tersebut semakin tidak baik.
Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyampaikan beberapa pasal dalam perjanjian UE bertentangan dengan konstitusi Polandia.
Melansir dari BBC, keputusan Mahkamah Konstitusi ini datang setelah Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki pada bulan Maret meminta peninjauan keputusan Mahkamah Eropa (ECJ), yang memutuskan bahwa sistem pemilihan hakim di Polandia, yang diperkenalkan pada 2018 oleh pemerintah telah bertentangan dengan hukum UE.
Tindakan Morawiecki ini membuatnya menjadi pemimpin pertama negara anggota UE yang mempertanyakan perjanjian hukum UE di pengadilan konstitusional.
Perdana menteri mengambil langkah ini untuk mencegah hakim Polandia menggunakan hukum UE untuk mempertanyakan legitimasi hakim yang ditunjuk menyusul perubahan baru-baru ini dalam sistem peradilan.
Perubahan sistem peradilan Polandia membuat UE dan badan hukum internasional khawatir hal itu dapat merusak independensi peradilan dan meningkatkan kontrol politik atas pengadilan. Sistem baru ini telah membuat hakim yang bertugas di Mahkamah Agung didominasi oleh hakim yang mendukung Partai Hukum dan Keadilan (PiS) yang meimpin pemerintahan.
Merespons putusan tersebut Komisi Eropa mengatakan hukum blok tersebut lebih tinggi daripada hukum negara anggota, termasuk ketentuan konstitusional, dan semua keputusan ECJ mengikat hukum negara anggota, selain itu komisi mengigatkan UE akan menggunakan kekuatannya untuk menerapkan hukumnya.
Melansir dari DW, keputusan pada hari Kamis tidak mengejutkan sebab hakim ketua, Julia Przylebska merupakan loyalis dari PiS. Namun, keputusan tersebut akan semakin memperburuk hubungan Polandia dengan UE. Parlemen Eropa telah meminta Morawiecki untuk membatalkan perubahan, menekankan dasar dari keutamaan hukum UE.
Polandia telah berulang kali mendapat kecaman dari UE karena berbagai hal seperti yang berkaitan dengan hak-hak LGBTQ dan hak-hak perempuan, serta kebebasan media, tapi yang paling membuat hubungan dengan blok tersebut menjadi renggang adalah perselisihan dalam sistem peradilan.
Melansir dari France 24, reformasi sistem peradilan di Polandia membuat pengangkatan hakim dan pemindahan bisa dilakukan tanpa persetujuan mereka dan dipindahkan ke divisi dari pengadilan yang sama atau berbeda. Menurut Polandia reformasi itu diperlukan sebagai tindakan untuk membasmi korupsi di peradilan.
Perselisahan ini juga membuat UE menahan bantuan dana untuk pemulihan, dengan menunda untuk menyetujui 23 miliar euro (Rp377,1 miliar) dalam bentuk hibah UE dan 34 miliar euro (Rp557,5 miliar) dalam bentuk pinjaman murah. Sebelum keputusan itu, komisaris ekonomi UE, Paolo Gentiloni telah memperingatkan perselisihan dapat mempengaruhi pencarian dana pemulihan.
Penyaataan Gentiloni dipandang pemerintah Polandia sebagai "pemerasan". Pejabat UE telah menyampaikan pencairan dana dapat dilakukakan pada bulan depan, tetapi dengan persyaratan dan aturan hukum yang ketat.
Kasus mengenai peradilan di Polandia juga membuat UE pada bulan lalu meminta ECJ menjatuhkan denda harian pada Polandia sampai reformasi peradilan ditangguhkan.
Melansir dari France 24, keputusan Mahkamah Konstitusi disambut baik pemerintah, dengan juru bicara pemerintah Piotr Muller menyampaikan keputusan itu menegaskan keutamaan hukum konstitusional di atas sumber hukum lain.
Sementara Jeroen Lenaers, juru bicara keadilan dan urusan dalam negeri untuk Partai Rakyat Eropa di Brussel, mengatakan tindakan pemerintah Polandia merupakan serangan terhadap UE secara keseluruhan.
Perselisihan Polandia dengan blok tersebut memicu kekhawatiran negara itu akan meninggalkan UE, yang dapat mempengaruhi stabilitas di blok tersebut.
Ketua Pis Jaroslaw Kaczynski pada bulan lalu telah menyampaikan Polandia tidak akan keluar dari UE karena melihat masa depan negara berada di blok tersebut.
Namun, penyataan Ryszard Terlecki yang merupakan wakil ketua parlemen, baru-baru ini menyerukan solusi yang mengejutkan untuk mengakhiri perselisihan Polandia dengan UE. Dia megutip tindakan Inggris Raya yang keluar dari UE karena birokrasi blok tersebut tidak cocok dengan mereka.
Polandia telah bergabung dengan UE sejak 2004 dan telah menerima banyak dana dari UE yang membantu membangun ekonominya. Warga Polandia diketahui sangat mendukung negaranya sebagai bagian dari UE, dengan lebih dari 80 persen warga mendukung keanggotaan.