Majelis Rendah Spanyol Tolak RUU Amnesti bagi Separatis Catalan

Dilansir Associated Press, Junts memberikan suara menentangnya karena menganggap RUU tidak cukup untuk melindungi pemimpin mereka Carles Puigdemont. Partai itu mendorong klausul yang akan melindungi Puigdemont dari semua kemungkinan tantangan hukum jika ia kembali ke Spanyol.

“Kami akan terus bernegosiasi dengan selisih waktu 15 hari lagi. Tidak ada alasan untuk menyetujui undang-undang amnesti yang berlubang,” kata Miriam Nogueras, anggota junts.

Dia mengatakan, Sosialis memperingatkan mereka bahwa usulan amandemen tersebut dapat berarti bahwa undang-undang amnesti akan menimbulkan masalah di Eropa, tapi mengatakan mereka siap menghadapi hal tersebut.

Menteri Kehakiman Spanyol Felix Bolanos, politikus dari Partai Sosialis yang dipimpin Sanchez, mengatakan sama sekali tidak dapat dipahami bahwa Junts harus memberikan suara menentang undang-undang yang telah disepakati dan melakukan hal yang sama terhadap partai-partai sayap kanan yang ingin mereka dipenjara.

Partai Puigdemont sejak awal telah memberitahu Sanchez bahwa mereka akan sulit untuk menyenangkan hati jika mereka mendukung pemerintahannya, tapi hanya sedikit analis yang memperkirakan Junts akan mengambil risiko menggagalkan amnesti yang dirancang untuk membantu para pendukung mereka.

RUU tersebut harus diserahkan kembali ke komisi parlemen untuk disusun kembali dalam waktu dua minggu. Meski aturan itu akhirnya disetujui di majelis rendah, tapi masih membutuhkan persetujuan dari senat sebelum diterapkan.

Namun, upaya untuk itu akan mendapat hambatan karena oposisi terkemuka yang sangat konservatif, Partai Populer, mempunyai mayoritas absolut. Partai tersebut telah berjanji untuk melakukan segala upaya untuk menunda RUU tersebut di senat dan menantangnya di pengadilan.

Dilansir BBC, pekan lalu hakim pengadilan nasional, Manuel Garcia-Castellon, mengeluarkan laporan yang menyatakan Puigdemont dan beberapa orang lainnya dapat dituduh melakukan pelanggaran teroris. Puigdemont diduga terlibat dalam gerakan Tsunami Demokratik, sebuah kelompok aktivis pro-kemerdekaan yang melancarkan protes massal pada 2019, termasuk salah satu yang membuat bandara El Prat Barcelona lumpuh.

Tuduhan teroris membuat mantan pemimpin Catalonia itu berisiko dikeluarkan dari amnesti. Setelah laporan itu muncul Sosialis segera bernegosiasi dengan Junts dan rekan-rekan nasionalis dari Partai Kiri Republik Catalan (ERC) untuk melakukan amandemen terhadap RUU itu, yang bertujuan memastikan Puigdemont tetap berada dalam lingkup amnesti.

Perubahan tersebut menyatakan bahwa mereka yang terlibat dalam kejahatan teroris tanpa sengaja melanggar hak asasi manusia masih berhak mendapatkan amnesti. Namun, laporan kedua yang dikeluarkan oleh Garcia-Castellon menyatakan bahwa Tsunami Demokrat telah melanggar hak asasi manusia.

Dalam perkembangan terpisah, hakim lain, Joaquin Aguirre, mengemukakan kemungkinan Puigdemont diselidiki atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi atas dugaan kontak dengan pejabat Rusia menjelang upaya untuk memerdekakan Catalonia pada tahun 2017. Kejahatan itu juga akan mengecualikan dia dari amnesti.

Junts telah menuntut agar amandemen lebih lanjut ditambahkan pada undang-undang tersebut untuk beradaptasi dengan perkembangan ini, kaum Sosialis bersikeras untuk tidak menyentuhnya.

RUU yang gagal lolos majelis rendah ini menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan Sanchez di lembaga legislatif berada di bawah kekuasaan kelompok separatis Catalan. Koalisi minoritas Sanchez menguasai 147 kursi, tapi memerlukan dukungan dari beberapa partai kecil untuk memperoleh 176 kursi mayoritas di parlemen yang memiliki 350 kursi. Junts memiliki tujuh kursi.

Sanchez mengakui jika dia tidak membutuhkan dukungan parlemen separatis Catalan, maka tidak akan menyetujui amnesti tersebut. Dia juga mengatakan bahwa tanpa dukungan mereka dia tidak dapat membentuk pemerintahan, dan sayap kanan bisa mendapatkan kekuasaan karena memenangkan kursi terbanyak pada pemilu.

Dia kini mengatakan bahwa amnesti tersebut akan berdampak positif bagi Spanyol karena akan semakin menenangkan Catalonia. Dia pun sesumbar bahwa kebijakannya terhadap Catalonia sejak menjabat pada 2018 telah sangat meredakan ketegangan yang terjadi antara Madrid dan Barcelona selama Partai Populer berkuasa.

Pemerintahan Sanchez sebelumnya telah memberikan pengampunan kepada beberapa pemimpin gerakan kemerdekaan Catalan yang dipenjara.

Oposisi mengklaim amnesti tersebut inkonstitusional dan Sanchez berusaha untuk mewujudkannya karena ia membutuhkan dukungan parlemen dari partai Catalan.

“Sanchez telah memutuskan untuk menjadi sandera (nasionalisme Catalan), tapi kami orang Spanyol tidak akan membayar uang tebusan,” kata Alberto Nunez Feijoo, pemimpin Partai Populer.