Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Menara Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia (IDN Times/Santi Dewi)
Menara Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Sebuah pertemuan khusus akan digelar Malaysia untuk membahas dan menetapkan tanggal pemilihan umum ke-15 (GE15). Selain itu, akan dibahas juga pemilihan sela negara bagian Bugaya di Sabah yang bakal digelar pada 20 Oktober mendatang.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaysia Ikmalrudin Ishak mengatakan pertemuan akan dipimpin Ketua KPU Abdul Ghani Salleh. Sedianya pertemuan digelar pada pukul 10.00 pagi waktu setempat, hari ini, Rabu (12/10/2022).

1. KPU segera mempersiapkan kedua pemilu tersebut

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Dilansir dari Channel News Asia, Rabu (12/10/2022), Ketua KPU Malaysia akan memimpin rapat yang akan membahas sejumlah hal seperti tanggal terkait GE15 dan Bugaya, surat perintah pemilihan, tanggal pencalonan dan pemungutan suara.

“Nanti setelah pertemuan akan ada konferensi pers,” ucap Ishak.

2. PM Malaysia bubarkan parlemen

Ismail Sabri Yakoob, Perdana Menteri Malaysia. (ANTARA FOTO/Reuters)

Pada Senin (10/10/2022) lalu, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yakoob membubarkan parlemen. Ia mengatakan keputusan ini sudah disetujui oleh Raja Malaysia Yang Dipertuan Agong.

Saya mendorong semua pemerintah negara bagian, kecuali Sabah, Sarawak, Johor, dan Melaka, untuk membubarkan parlemen mereka masing-masing pada tanggal yang sama dengan pemilu federal," kata Ismail, dalam pidatonya.

"Sebaiknya, pemungutan suara negara dan federal diadakan pada saat yang sama, sehingga rakyat tidak terbebani serta memastikan demokrasi lancar dan biaya berkurang," lanjut Ismail.

3. Ismail terus ditekan koalisi dan oposisi

Ismail Sabri Yakoob, Perdana Menteri Malaysia. (ANTARA/REUTERS/Lim Huey Teng)

Berdasarkan aturan Negeri Jiran, pemilu harus langsung digelar dalam batas waktu 60 hari setelah parlemen dibubarkan.

Seharusnya, Malaysia tidak akan menggelar pemilu hingga September 2023. Namun, Ismail tampaknya terus mendapat tekanan, baik dari UMNO maupun partai oposisi.

Sejumlah pihak bahkan menganggap Malaysia membutuhkan pemimpin yang didukung cukup kuat untuk menghadapi masalah internal.

Editorial Team